Ungkap Pemilik dan Asal Dana Transfer Rp19 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mesti mengungkapkan warga negara Indonesia pemilik dana pada kasus transfer dana 1,4 miliar dollar AS atau sekitar 19 triliun rupiah melalui Standard Chartered Plc (StanChart) dari Guernsey, Inggris, ke Singapura pada akhir 2015. Selanjutnya, pemerintah juga harus menelisik asal dana itu untuk mengungkap kemungkinan motif lain di luar penghindaran pajak, misalnya, kemungkinan keterkaitannya dengan uang hasil korupsi, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lain.

Pengamat pajak dari Indef, Reza Akbar, mengatakan untuk mengusut tuntas motif transfer janggal triliunan rupiah itu, pemerintah perlu mengumumkan individu atau institusi pemilik dana tersebut. Dia menambahkan, pemerintah juga mesti menyelidiki asal muasal uang itu guna melihat kemungkinan keterkaitannya dengan berbagai kegiatan ilegal, seperti korupsi, pencucian uang, atau yang lainnya. Hal itu bisa dilakukan meskipun aturan pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) baru diberlakukan pada 2018.

"Walaupun ada AeoI, tapi itu kan nggak bisa dibawa pulang uangnya ke Indonesia. Sebab, AEoI hanya melihat data pemilik harta. Saya kira perlu dilihat hubungannya dengan badan atau aktor yang melakukan transfer," kata dia, di Jakarta, Rabu (11/10). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menambahkan berdasarkan data penelitian lembaga investigasi di Amerika Serikat, Global Financial Integrity, ada "uang panas" yang mengalir dari Indonesia ke luar negeri sebesar 1.000 triliun rupiah sepanjang 2010-2014.

"Dana yang disimpan di kawasan bebas pajak di luar negeri biasanya terkait dengan korupsi, pencucian uang, dan yang lainnya," papar dia. Menurut Yustinus, kasus transfer janggal 19 triliun rupiah dari Guernsey ke Singapura itu hanya sebagian kecil dari uang para WNI yang disimpan di kawasan bebas pajak di luar negeri.

"Sudah saatnya kasuskasus seperti ini tidak didekati dengan cara biasa dan sektoral. Pajak hanya satu aspek, tapi akan menjadi pintu masuk yang paling efektif," ujar dia. Yustinus pun menyarankan pemerintah agar membentuk komisi khusus beranggotakan sejumlah lembaga pemerintah sehingga dapat membantu penegakan hukum secara efektif.

"Misalnya, melibatkan Ditjen Pajak, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, Kepolisian, dan polisi militer." Sebelumnya, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengingatkan pemerintah agar mencermati ketidakwajaran profil WNI yang terlibat dalam transfer dana jumbo itu.

Sebab, transfer tersebut dilakukan oleh WNI nasabah StanChart yang memiliki pendapatan resmi tahunan relatif kecil, namun memiliki rekening simpanan hingga triliunan rupiah. Bhima menegaskan pemerintah mesti mewaspadai praktik nominee sebagai sarana untuk penghindaran pajak. "Praktik nominee, minjam nama orang untuk buka usaha atau transfer itu berbahaya, cukup riskan bagi stabilitas moneter, atau sumber dananya menjadi tidak jelas," kata dia.

Peninjauan Menyeluruh

Standard Chartered Bank akan melakukan peninjauan menyeluruh atas struktur badan usahanya yang berada di pusaran transfer dana 1,4 miliar dollar AS dan secara proaktif membuat laporan ke pihak berwenang terkait.

Pernyataan bank itu disampaikan menanggapi laporan bahwa Indonesia sedang menyelidiki tuduhan tentang pergerakan aset bank, yang diduga diajukan atas nama klien warga Indonesia, dari Guernsey ke Singapura pada 2015, tepat sebulan sebelum Guernsey mengadopsi peraturan pertukaran data perpajakan global atau Common Reporting Standard (CRS).

Guernsey merupakan pulau kecil di Inggris bagian selatan yang berbatasan dengan Prancis. Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan Komisi Jasa Keuangan Guernsey juga sedang menyelidiki rantai kejadian itu. MAS, bank sentral Singapura, dan otoritas pengatur keuangan, mengatakan dibutuhkan penelaahan yang serius dan akan mengambil tindakan tegas terhadap lembaga keuangan atau individu yang ditemukan telah melanggar persyaratan terkait dengan antipencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme.

"Jika pelanggaran berat terhadap undang-undang kami terdeteksi, MAS telah bekerja sama dengan badan penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana." Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan transfer mencurigakan dari rekening StanChart ke penyedia jasa di Singapura dilakukan oleh 81 nasabah WNI.

ahm/ils/SB/YK/BT/WP