Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments

Tolak Revisi UU KPK

Tolak Revisi UU KPK

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh Antoni Putra

Perang melawan korupsi bakal semakin sulit. Se­panjang sejarahn­ya, lembaga antikorupsi selalu mendapat perlawanan sengit koruptor, sehingga tumbang. Indonesia pernah beberapa kali memiliki “lembaga” pem­berantasan korupsi. Pada 1970, Presiden Soeharto memben­tuk Komisi Empat yang hanya berumur empat bulan.

Presiden Abdurrahman Wa­hid membentuk Tim Gabun­gan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin Ha­kim Agung, Adi Andojo Soetji­pto, yang hanya berumur satu tahun. Kemudian, Gus Dur membentuk Komisi Peng­awas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Sekali lagi, komisi tersebut hanya beru­mur empat tahun. Barulah pada 2002, Presiden Megawati membentuk Komisi Pember­antasan Korupsi (KPK).

KPK beruntung karena ma­sih bertahan, walau sepanjang perjalanannya selalu mene­rima serangan. Ini mulai dari kriminalisasi pimpinan, revisi Undang-Undang KPK, teror, dan kekerasan penyidik. Kini, eksistensi KPK benar-benar diuji melalui dua serangan beruntun: seleksi komisioner KPK dan Revisi Undang-Un­dang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pada 2 September 2019, Panitia Seleksi (Pansel) KPK menyerahkan 10 nama yang (katanya) telah disaring me­lalui serangkaian seleksi ke­pada Presiden Joko Widodo. Presiden pun kemudian me­ngeluarkan pernyataan yang menyetakkan tidak akan terbu­ru-buru menyerahkan 10 nama tersebut ke DPR. Presiden bah­kan menyatakan akan mene­rima masukan masyarakat.

Sayangnya, sehari berse­lang Presiden mengeluarkan pernyataan kontras, yakni me­nyatakan menerima usulan pansel. Padahal, publik telah telanjur berharap banyak pada Presiden. Sebab di antara 10 nama yang diajukan pansel, terdapat nama-nama bermasalah. Mer­eka terbukti melanggar kode etik saat bertugas di KPK, tidak taat mel­aporkan LHKPN sebagai­mana yang dipersyaratkan da­lam UU KPK, dan sebagainya.

Belum usai kekecewaan publik, kenyataan pahit pun kembali didengar. KPK mene­rima serangan berupa Revisi UU KPK. Seluruh fraksi DPR sepakat merevisi UU KPK. Ber­dasarkan naskah RUU yang beredar di publik, terdapat ba­nyak pasal berpotensi melum­puhkan KPK. Sialnya, Komisi III DPR bahkan berencana menjadikan sikap calon pim­pinan KPK terhadap revisi UU KPK sebagai pertimban­gan untuk dipilih. Dalam hal ini, upaya untuk melumpuhkan KPK sejatinya sudah sampai pada titik tertinggi.

Sebelumnya, ancaman pe­lemahan melalui revisi UU KPK sudah berulang terjadi. Sejak 2009, DPR dan pemerin­tah silih berganti menggagas revisi UU KPK. Hanya, upaya tersebut selalu kandas karena perlawanan warga. Dimulai 1 Desember 2009, revisi UU KPK masuk program legislasi nasi­onal 2010–2014.

Oktober 2010, sejumlah anggota Komisi Hukum DPR mendesak revisi UU KPK segera dibahas, khususnya pasal penyadapan harus di­hapus. Tahun 2012, Komisi Hukum DPR menyerahkan draf RUU KPK ke badan le­gilasi. Upaya ini kandas kare­na dikecam publik, sehingga Presiden Susilo Bambang Yu­doyono menyampaikan pidato penolakan revisi UU KPK pada 8 Oktober.

Pada 16 Juni 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu­sia, Yasonna Laoly, minta leg­islasi segera merevisi UU KPK. Akan tetapi, usulan tersebut di­tolak Presiden Jokowi, tiga hari berselang. Baru 4 (empat) hari revisi UU KPK ditolak Presiden, rencana revisi kembali disuara­kan. Pada 23 Juni, melalui rapat paripurna, DPR menyetujui re­visi terhadap UU KPK.

Isu revisi kali ini agak se­dikit berbeda, karena ada­nya ketidakpastian yang memberi usulan. DPR mengatakan revisi merupakan inisiatif pemerintah, sedang­kan pemerintah mengatakan bahwa revisi merupakan inisi­atif DPR.

Tolak Revisi

Setelah meredup beberapa bulan, pada 16 November 2015, isu revisi UU KPK kembali diusulkan DPR yang kala itu dipim­pin (koruptor) Setya Nov­anto. Dia men­gatakan revisi UU KPK perlu masuk Proleg­nas 2016. Hanya sehari berselang, pernyataan Ke­tua DPR tersebut disambut baik Men­kumham yang ke­mudian melakukan pertemuan dengan badan legislasi untuk membahas Prolegnas 2016. Tetapi rapat ini batal memutuskan re­visi UU KPK dilanjut­kan atau tidak.

Pada 9 Februari 2017, DPR kembali sibuk me­nyosialisasikan Revisi UU KPK ke beberapa perguruan tinggi mulai dari Universitas Anda­las, Padang. Dalam seminar “Urgensi Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi” kembali terlihat niat mengebiri kewenangan KPK.

Kewenangan KPK dalam menyadap dan membentuk dewan pengawas menjadi isu utama. Kini, upaya pelemahan melalui revisi UU KPK tersebut muncul lagi dan sudah disetu­jui paripurna DPR.

Melihat situasi saat ini, jelas keadaan tidak berpihak pada pem­berantasan korupsi. Apalagi harapan agar Presiden Jokowi selektif da­lam memilih calon komisioner sudah pupus. Saat ini, melalui dua serangan beruntun, eksis­tensi KPK sebagai lembaga an­tikorpsi yang dipercaya benar-benar diuji.

Dari serangkaian upaya pelemahan KPK, kali ini pa­ling berbahaya. Kini, KPK su­dah berada di bibir jurang ke­hancuran. Jika dua serangan beruntun tersebut berjalan mulus, tidak dapat dibayang­kan KPK nantinya akan seperti apa. Tapi yang dapat dipasti­kan, KPK tidak akan segarang sekarang dalam memberantas korupsi. Sebab hanya tinggal fungsi pencegahan yang akan berjalan efektif.

Harapan satu-satunya Presiden segera mengeluarkan sikap menolak revisi UU KPK. Bila KPK lumpuh, tidak hanya akan berdampak buruk terha­dap upaya pemberantasan ko­rupsi, namun juga buruk terha­dap sektor lain seperti investasi. Ini berhubungan dengan salah satu sektor yang banyak dikorupsi seperti perizinan.

Secara politik, bagi Presiden Jokowi memang tidak lagi diha­ruskan terlihat berpihak pada pemberantasan korupsi karena telah terpilih untuk periode ke­pemimpinan kedua. Artinya, pada pemilu berikutnya dia ti­dak lagi memiliki kesempatan nyapres. Baik buruknya ke­pemimpinan periode kedua tidak berpengaruh terhadap perjalanan karier politiknya.

Akan tetapi, secara moral seorang Kepala Negara wajib menyelamatkan KPK. Sebab saat ini KPK satu-satunya lem­baga yang dapat diharapkan memberantas korupsi. Maka, menyelamatkan KPK meru­pakan perwujudan seorang Kepala Negara untuk melin­dungi hak-hak rakyat dari pen­jarahan oleh koruptor.

Kemudian, bila pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, KPK mundur atau lum­puhnya sistem pemberantasan korupsi, maka rezimnya akan dikenal sepanjang sejarah se­bagai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Ke­mudian patut pula dipahami, membentuk sebuah UU seha­rusnya didasarkan kebutuhan, bukan kepentingan. Saat ini, merevisi UU KPK hanyalah demi kepentingan semata. Penulis Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment