Tindaklanjuti Kasus Cuci Uang lewat Stanchart

>>Keputusan otoritas Singapura mesti dijadikan bukti awal usut nasabah WNI.

>>Pemerintah diminta tidak mendiamkan kasus cuci uang WNI di Stanchart.

JAKARTA - Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, mesti menjelaskan ke pubik mengenai sikap negara terkait aksi pencucian uang di Standard Chartered Bank (Stanchart) sebesar 1,4 miliar dollar AS (sekitar 19 triliun rupiah) yang melibatkan nasabah warga negara Indonesia pada akhir 2015.

Apalagi, DJP sebelumnya mengaku telah mengetahui identitas 81 WNI nasabah Stanchart dan menyatakan akan menyelesaikan pemeriksaan data nasabah tersebut akhir Oktober 2017.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Irvan Tengku Harja, mengingatkan sebenarnya sudah sejak tahun lalu, publik meminta kejelasan tentang kasus transfer jumbo yang mencurigakan itu.

Akan tetapi, ketika Otoritas Moneter Singapura (MAS) sudah menyatakan ada pelanggaran aturan pencucian uang pada pengalihan dana di Stanchart tersebut, pemerintah belum juga menindaklanjuti.

"Apabila kasus Stanchart ini tidak diungkap dan pemerintah terkesan mendiamkan, kita jadi pesimistis dengan penegakan hukum dan perbaikan sektor keuangan kita, baik pajak maupun fiskal kita yang lain," kata Tengku, ketika dihubungi, Rabu (21/3).

Semestinya, lanjut dia, ketika MAS mengungkapkan adanya aksi pencucian uang yang melibatkan WNI nasabah Stanchart itu, pemerintah mesti segera bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab, kasus pencucian uang biasanya terkait dengan tindak pidana lain, seperti korupsi, perdagangan narkotika, maupun tindakan melawan hukum lain.

"Keputusan MAS merupakan bukti yang valid adanya pelanggaran hukum yang mesti ditindaklanjuti di Indonesia," tukas Tengku.

Seperti dikabarkan, Bank Sentral Singapura menjatuhkan denda masing-masing sebesar 5,2 juta dollar Singapura atau 2,83 juta poundsterling, kepada Standard Chartered Bank Singapura (SCBS), dan 1,2 juta dollar Singapura kepada Standard Chartered Trust Singapura (SCTS).

Sanksi itu diberikan karena kedua institusi tersebut dinilai melanggar aturan soal pencucian uang, dan pendanaan yang terkait aksi terorisme.

MAS, awal pekan ini, mengungkapkan pelanggaran tersebut terjadi ketika ada pemindahan dana di rekening nasabah SCBS, dari Standard Chartered Trust (Guernsey) ke SCTS, yang terjadi sejak Desember 2015 sampai Januari 2016.