Realokasi Anggaran Arahkan untuk Sektor Strategis dan Kunci

JAKARTA - Realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 sebaiknya diarahkan untuk sektor strategis dan kunci, terutama bagi rakyat yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, perlu ada program bantuan khusus untuk penduduk yang pendapatannya berkurang karena kegiatannya terhenti.

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, Sukamdi, mengatakan dana khusus penangangan Covid-19 ini prioritas karena untuk menghentikan penyebaran mata rantai virus korona jenis baru. Karena mata rantai dihentikan, banyak kegiatan usaha berhenti, otomatis ekonomi jadi terpengaruh.

"Di sinilah peran pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi usaha-usaha yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, Instruksi Presiden tentang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mesti benar-benar bisa menyentuh kepentingan strategis dan kunci rakyat yang terdampak Covid-19," kata Sukamdi saat dihubungi, Minggu (22/3).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Inpres tersebut meminta kementerian/ lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.

Selain itu, inpres tersebut juga mengatur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

Menurut Sukamdi, bentuk bantuan bagi pekerja harian bisa berupa beras, minyak goreng, dan pangan pokok yang dibutuhkan untuk keluarga. "Intinya, kalau mereka bisa disediakan makanan, mereka bisa tenang di rumah walau dua minggu ke depan kegiatan berhenti," ujarnya.

Sukamdi mencontohkan pengemudi ojek online (ojol), pedagang kaki lima, buruh harian yang tidak akan membawa uang jika tidak ada pekerjan harian. "Ojol kalau tidak ada pesanan, tidak dapat uang. Pedagang kaki lima pendapatannya berkurang karena tidak ada yang membeli, dan buruh harian berhenti kerja karena proyeknya ditutup," paparnya.

Terkait dengan isolasi diri, Sukamdi mengatakan agar masyarakat menaati arahan pemerintah dengan berada di rumah dan jangan keluar untuk berinteraksi. "Kita harus mampu memutuskan mata rantai virus Covid-19 dengan masing-masing taat selama 14 hari ke depan sampai petunjuk selanjutnya," katanya.

Menurutnya, kalau semua taat maka semakin cepat menghentikan penyebaran Covid-19 dan semakin cepat pulih. "Disiplin isolasi diri mesti menjadi gerakan nasional," katanya.

Hari ini, Senin (23/3), perusahaan teknologi Gojek dan Halodoc bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan telemedicine Check Covid-19 guna membantu penanganan virus korona di Indonesia. Layanan berupa konsultasi online tersebut didukung lebih dari 20 ribu dokter berlisensi dan berpengalaman di dalam ekosistem Halodoc.

"Solusi telemedicine yang ditawarkan sangat membantu sistem kesehatan Indonesia dalam menyaring pasien dengan risiko Covid-19. Gojek dan Halodoc juga memiliki akses untuk menyebarkan informasi dan edukasi pencegahan Covid-19 kepada puluhan juta masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.

Layanan telemedik itu akan tersedia dalam bentuk shuffle card di aplikasi Gojek. Apabila memilih shuffle card di tampilan aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan ke layanan Check Covid-19 di aplikasi Halodoc.

Desa Penopang Nasional