Parpol di Jakarta Terima Rp10,6 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menyepakati dana bantuan partai politik hingga mencapai 10,6 miliar rupiah. Dana ini merupakan dana bantuan partai politik yang ditetapkan 2.400 rupiah per suara.

"Nggak apa-apa, memang peraturannya jika anggaran daerah cukup, maka besaran 1.200 rupiah itu bisa dilipatkan. Itu teknik. Yang penting keluar anggarannya itu 2.400 rupiah per suara, sehingga jumlah total 10,6 miliar rupiah," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Taufan Bakri, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Dana bantuan yang masuk dalam APBD 2019 ini mengalami kenaikan dua kali lipat dari yang sebelumnya 1.200 rupiah per suara di APBD 2018. Hal ini sesuai aturan mengenai kenaikan dana bantuan parpol tercantum Pasal 5 Ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

"Bisa saja seperti itu atau dibulatkan diterima di tingkat provinsi, tingkat provinsi mendistribusikan ke tingkat wilayah. DPD menyerahkan kepada DPC. Dalam PP 1 itu boleh saja nanti di tingkat provinsi, kalau memang di kota tidak ada DPRD, boleh dinaikan ke provinsi, tapi operasionalnya bisa diserahkan karena kan lipatannya makin besar, nilainya makin banyak bisa dibagikan," kata Taufan.

Bahkan, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan bantuan dana parpol hingga 3 kali lipat jika keuangan daerah menyanggupinya. Pihaknya akan segera melaporkan hal itu kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk meminta persetujuan.

"Kita dinaikan sampai 3 kali lipat kalau memang sanggup. Iya, kita bikin usulan kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah, bantuan untuk parpol itu," ungkap Taufan.

Jika dana bantuan parpol ini disahkan dalam APBD 2019, partai pemenang Pemilu 2014, PDIP mendapat jatah 2,8 miliar rupiah karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI Jakarta. Kemudian Gerindra mendapat tambahan 1,42 miliar rupiah karena mengantongi 592.000 suara sah. PKS dialokasikan 1,018 miliar dari perolehan 424.400 suara. Sementara itu, Golkar mendapat 902,8 juta rupiah karena memperoleh 376.200 suara.pin/E-3