Membangun Perikanan Budi Daya

Oleh Andhika Rakhmanda

Tiga tahun Presiden Joko Widodo memimp i n Indonesia, banyak pencapaian, khususnya pembangunan infrastruktur, di antaranya tambahan jalan tol sepanjang 560 km, jalan trans Papua, Sumatera, Kalimatan, jembatan, dan lain-lain. Ini merupakan sebuah prestasi yang tidak pernah dicapai pemerintahan sebelumnya.

Namun, pembangunan infrastruktur yang megah itu tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Data BPS pada 2016 menunjukkan, penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang. Para ekonom dalam berbagai kesempatan pun menyatakan, daya beli masyarakat jatuh. Akibatnya, penduduk miskin bertambah.

Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 7 persen/tahun memang sudah tepat. Sayang, pertumbuhan hanya 5 persen/tahun tiga tahun terakhir (BI, 2017) dan kurang berkualitas. Hanya menciptakan lapangan kerja untuk 250 ribu orang per 1 persen pertumbuhan.

Artinya, dalam setahun pertumbuhan ekonomi hanya dapat menyediakan lapangan kerja sekitar 1,25 juta. Padahal, setiap tahun angkatan kerja baru bertambah kurang lebih tiga juta. Sejak awal 1980 hingga sebelum krisis keuangan Asia 1997, pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen dan penciptaan lapangan kerja rata-rata 400 ribu orang per 1 persen pertumbuhan.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja karena sumber pertumbuhan tiga tahun terakhir sebagian besar dari sektor non-tradable seperti keuangan dan jasa yang sebagian besar terkonsentrasi di Jabodetabek dan wilayah perkotaan lainnya. Sejak 2000 pertumbuhan sekor tradable selalu lebih lambat dari sektor non-tradable dengan kecenderungan kesenjangan semakin lebar.

Maka, Indonesia harus memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor rill tradable seperti kelautan-perikanan (KP), pertanian, kehutanan, ESDM, dan industri manufaktur. Sebab, sektor rill tradable mampu membuka lapangan kerja untuk sekitar 500 ribu orang per 1 persen pertumbuhan.

Sementara itu, sektor nontradable hanya sekitar 150 ribu orang (Bappenas, 2012). Lebih dari itu, lokasi kegiatan sektor rill tradable umumnya di pesisir, pulau kecil, dan perdesaan. Ini akan mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Sebagai negara kepulanan terbesar dunia, sektor KP mestinya dapat menjadi penggerak perekonomian nasional yang sekarang baru kontribusi pada PDB baru 3,5 persesn. Namun peran sektor KP bagi ekonomi mikro dan kehidupan sosialekonomi masyarakat cukup signifikan. Sektor ini telah menyediakan lapangan kerja bagi 2,7 juta nelayan laut, 0,5 juta nelayan perairan umum darat, dan 3,5 juta pembudi daya perikanan di perairan laut, payau, dan tawar.

Sekitar 6,7 juta pekerja sektor perikanan tangkap dan budi daya tersebut diperkirakan telah membangkitkan lapangan kerja pada industri hulu dan hilir sebanyak 1,5 kali dari jumlah tersebut, yakni 10,05 juta. Dengan demikian, jumlah penduduk yang bekerja di sektor KP sekitar 16,75 juta orang atau 13,37 persen dari total angkatan kerja.

Fokus

Salah satu janji Presiden Joko Widodo saat kampanye, meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat pada tahun 2019. Pertanyaannya, bagaimana kerangka pelaksanaan janji tersebut, mengingat pemerintahan hanya menyisakan waktu 2 tahun? Bila produksi perikanan tahun 2014 sebesar 20,8 juta ton, maka produksi perikanan tahun 2019 ditarget 40-45 juta ton. Dengan produksi perikanan sebesar itu, tumpuannya jelas pada perikanan budi daya.

Produksi perikanan tangkap tumbuh stagnan dan sudah mencapai batasnya. Pasokan ikan dan produk perikanan lain dari sub-sektor perikanan tangkap di laut pada 2015 mencapai 6,2 juta ton atau 95 persen dari potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya ikan laut Indonesia, yakni 6,5 juta ton per tahun. Sementara itu, total produksi perikanan tangkap di perairan umum darat (sungai, danau, waduk) pada tahun yang sama sebesar 0,47 juta ton atau 52 persen dari nilai MSY (0,9 juta ton).

Berdasarkan FAO's Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995), agar kelestarian sumber daya ikan dan usaha perikanan terjamin, penangkapan ikan (Total Allowable Catch) tidak boleh melebihi 80 persen MSY. Artinya, pasokan ikan perikanan tangkap laut dan perairan umum seluruhnya maksimum 5,92 juta ton setiap tahun. Dengan demikian, total produksi perikanan tangkap laut dan perarian umum darat yang pada tahun 2015 mencapai 6,67 juta ton telah melebihi standar perikanan berkelanjutan FAO.