Literasi Digital Masyarakat Perlu Ditingkatkan

Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi atau digital literacy sekaligus menguasai kemampuan teknologi. Langkah itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehinga mampu berdaya saing di ranah internasional.

Chief Economist Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Sudhir Shetty dalam video conference di Jakarta, Senin (10/12), menyampaikan kebijakan yang inklusif dalam hal teknologi dapat membuat masyarakat tetap kompetitif. "Maka itu penting untuk negara Indonesia membangun infrastruktur digital di seluruh pulau," ujarnya.

Pemerintah, lanjut dia, perlu menyiapkan strategi agar masyarakat tidak tertinggal akibat keterbukaan ekonomi digital ini karena dapat berubah dengan cepat. Selain itu, lanjut dia, pemerintah Indonesia juga diharapkan mendukung investasi pihak swasta agar lebih tinggi sehingga mendorong aktivitas ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Sudhir Shetty juga menyampaikan rekomendasinya kepada negara- negara di Asia Timur dan Pasifik termasuk Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi, salah satunya memperdalam perjanjian perdagangan, dan peningkatan akses pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.

Dia menambahkan negaranegara di kawasan itu juga diharapkan terus meningkatkan keterampilan lanjutan, termasuk keterampilan sosioemosional dan literasi digital.

Akses Terjangkau

Rekomendasi lainnya, dia mengatakan, yakni membangun inklusi. Selain program perlindungan sosial tradisional, program untuk mengalihkan pekerja rentan ke peluang kerja baru dan memastikan akses terjangkau ke teknologi digital akan dibutuhkan.

Kemudian, memperkuat institusi negara. Indonesia perlu meningkatkan efektivitas melalui peningkatan suara dan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas pemerintah yang lebih besar.

Dan, membiayai transisi ke status berpenghasilan tinggi. Pemerintah perlu mencari cara untuk membiayai agenda kebijakan yang lebih besar untuk mencapai status berpenghasilan tinggi dengan meningkatkan mobilisasi pendapatan domestik.

Ant/E-10