Korupsi Persulit Kemiskinan Turun

JAKARTA - Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi tujuh persen pada 2024 dinilai tak mudah karena bakal menghadapi sejumah kendala, bagi global maupun domestik. Bahkan, penyebaran wabah virus korona yang bermula dari Wuhan, Tiongkok, dinilai semakin memperberat langkah pemerintah merealisasikan targetnya tersebut.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Rusli Abdullah, mengatakan untuk mencapai target tersebut, penurunan kemiskinan di Indonesia mendapat tantangan serius, mulai dari ketidakpastian global, pelambatan ekonomi nasional, hingga besarnya praktik korupsi di dalam negeri.

Rusli memperkirakan tren pelambatan ekonomi nasional diperkirakan berlanjut tahun ini setelah pada 2019 hanya tumbuh 5,02 persen. "Pada 2020, Indef memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya tumbuhan 4,8 persen. Kondisi tersebut di atas akan memengaruhi kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan," ujar Rusli, di Jakarta, Minggu (16/2).

Dia menambahkan prospek pelambatan ekonomi nasional tahun ini bakal mempersulit pemerintah menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, angka kemiskinan dari sembilan persen menjadi delapan persen tidak semudah menurunkan dari 20 persen ke 15 persen. Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan perbedaan karakteristik antara keduanya.

Selain tantangan dari kondisi global yang sedang tidak menentu dengan adanya beberapa kejadian di awal 2020 ini, menurutnya, pengaruh dari dalam negeri juga tidak dapat diremehkan terkait beberapa kasus, seperti Jiwasraya dan Asabri. Kasus gagal bayar dua BUMN asuransi itu akan memperberat tugas pemerintah dalam mencapai target tersebut pada 2024.

"Kejadian-kejadian tersebut membuat konsentrasi pemerintah dalam perwujudan pertumbuhan ekonomi terganggu," jelasnya.

Tindakan Cepat

Untuk menghadapi itu semua, Rusli menilai pemerintah harus melakukan tindakan cepat dan menanggalkan ego sektoralnya dalam menghadapi berbagai tantangan untuk memberantas kemiskinan. "Pemerintah harus kolaborasi dengan banyak stakeholder dan multisektor dalam rangka penurunan angka kemiskinan yang semakin terjal tantangannya," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatkan penggunaan dana desa dengan mengarahkanya untuk pembangunan masyarakat atau community development. "Program PKH adalah contoh yang bagus dalam penyelesaian kemiskinan tersebut/ kemiskinan yang bersifat multidimensi," tutupnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 tercatat sebesar 24,79 juta orang. Angka tersebut turun 9,22 persen dibandingkan catatan pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta jiwa. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi di kisaran 6,5-7 persen pada 2024.

"Jumlah penduduk miskin dari Maret ke September itu turun sebesar 360 ribu orang," ujar Kepala BPS, Suhariyanto, di Jakarta, bulan lalu.

Suhariyanto mengungkapkan beberapa faktor yang memengaruhi penurunan penduduk miskin di Tanah Air yakni rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 yang naik. Kenaikan upah buruh tani mencapai 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 dari 53.873 rupiah menjadi 54.424 rupiah.

uyo/E-10