Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments

Kelesuan Bisnis Sapi Potong

Kelesuan Bisnis Sapi Potong

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh indrawirawan

“Soal pa­ngan adalah soal hidup matinya bangsa,” kata Bung Karno. Pemenuhan pangan suatu bangsa memang sangat krusial, ter­masuk dari ternak berupa da­ging sapi. Permintaan daging sapi nasional tiap tahun me­ningkat. Ini tren positif terkait kesadaran gizi masyarakat. Konsekuensi pertambahan penduduk dan kenaikan jum­lah warga menengah ke atas.

Tarikan ekonominya cukup besar. Meski pangsa pasar do­mestik sangat tinggi, pemenu­hannya dominan dari impor. Menurut BPS, neraca ekspor-impor peternakan tahun 2016–2017 defisit. Rasio ekspor im­por 1:7. Sementara itu, target swasembada daging sapi, sejak tahun 2004 melalui Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau telah dicanangkan. Ini berarti hampir 15 tahun, na­mun belum terealisasi.

Tentu ini merupakan cita-cita luhur dan tantangan yang sangat besar di balik potensi 3.711.441 rumah tangga de­ngan usaha utama peternakan (Survei Pertanian antar Sen­sus, 2018). Bisnis sapi potong, termasuk sebagian besar dari jutaan rumah tangga ini.

Kebutuhan daging nasio­nal tercatat sebesar 653,98 ribu ton. Sedang kemampuan pro­duksi domestik hanya 416,10 ribu ton. Bahkan, pada waktu tertentu terjadi lonjakan per­mintaan sapi dan daging. Ini terutama terjadi pada masa-masa high season seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Ta­hun Baru. Lonjakan biasanya diiringi kenaikan harga daging sehingga dikhawatirkan me­ningkatkan inflasi.

Ironisnya, di tengah bertum­buhnya permintaan daging, bisnis peternakan sapi potong malah lesu. Walaupun diusa­hakan jutaan rumah tangga, minat para pemodal untuk menginvestasikan PMDN maupun PMA pada usaha sapi potong tergolong rendah.

Nilai PMDN bisnis ternak sapi dan kerbau tahun 2017 ha­nya 9,03 persen dari total inves­tasi domestik peternakan. Se­mentara itu, nilai PMA tahun 2017 lebih kecil lagi, hanya 1,65 persen dari total inves­tasi asing bidang peternakan. Kondisi ini semakin mem­buat terseok-seoknya bis­nis sapi potong, di mana kontribusi populasi sapi nasional dominan disuplai peternakan rakyat dengan ska­la kepemilikan 2–3 ekor.

Belum lagi soal ekspansi perdagangan internasio­nal. Ada ancaman dari pengekspor utama sapi potong seperti Australia dan Se­landia Baru yang lebih ekonomis, efisien, dan ska­la populasi sapi sangat besar.

Kekhawa­tiran bertam­bah setelah tahun ini ditan­datangani Per­janjian Kemi­traan Ekonomi Komprehensif (IA-CEPA) an­tara Indonesia dan Australia. Ini secara bertahap akan membebas­kan bea masuk pangan Australia ke Indonesia.

Kebijakan im­por daging kerbau beku dari India juga disorot karena bermasalah dari as­pek kesehatan. India secara country base belum bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Padahal pemenuh­an kebutuhan pangan ternak bukan hanya dilihat dari aspek kuantitas. tapi juga keamanan dan kesehatan.

Gaya hidup masyarakat juga berpengaruh tidak sedikit. Pergeseran konsumen yang le­bih cenderung berbelanja di pasar-pasar ritel daripada pa­sar-pasar basah juga menjadi kendala. Hasil pemotongan dari peternakan rakyat, um­umnya hanya bisa masuk ke pasar-pasar tradisional. Salah satunya karena packaging tidak sesuai dengan standar. Tak he­ran, bila pangsa pasar daging beku impor semakin luas.

Soal harga, daging impor le­bih diminati konsumen karena jauh lebih murah. Harga daging impor sekitar 80.000-–00.000 rupiah per kg, sedangkan harga daging lokal 120.000 rupiah per kg. Sementara itu, biaya pro­duksi peternak lokal masih tinggi, meski begitu terkadang belum dadpat menutup harga pokok produksi.

Terobosan

Ada beberapa terobosan yang perlu dicermati pemerin­tah, di antaranya melindungi peternak lokal dengan memba­tasi impor daging beku. Hal ini berarti bukan membiarkan pa­sar daging menjadi bergejolak karena kurangpasokan, namun perhitungan kemampuan pro­duksi dalam negeri betul-betul harus tepat.

Penambahan jumlah kepe­milikan ternak. Salah satu alas­an utama usaha peternakan rak­yat belum efisien karena jumlah kepemilikan ternak kurang. Ini perlu dukungan pemerintah, namun tetap perlu selektif.

Dipilih peternak yang betul-betul mau dan berkomitmen meningkatkan skala usahanya. Mereka didampingi dan dibina agar menjadi pengusaha lokal.

Perlu kerja sama antar-stakeholders dan antar-instansi. Instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam usaha pe­ternakan, selain Kementerian Pertanian (Kementan) sangat perlu didukung Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Program dan kebijakan antar-instansi ini kadang tump­ang-tindih. Kementan mem­programkan untuk menggen­carkan peningkatan populasi ternak. Di sisi lain, Kemendag jangan impor besar-besaran untuk menjawab permintaan. Perbedaan data kebutuhan dan produksi yang dirilis BPS, Kementan, dan Kemendag ha­rus disinkronkan.

Perlu investasi dan keter­libatan sektor swasta atau badan usaha milik peme­rintah (BUMN). Mana­jemen peternakan rakyat yang masih sederhana dan konvesional, jika tidak didukung perusa­haan swasta dan BUMN cenderung stagnan. Ini terlihat dari komposisi pendidikan yang bekerja di sub sektor peternakan sebanyak 33,55 persen berpendidikan SD.

Artinya, dari segi kua­litas SDM sulit bersaing. Dengan keterlibatan swasta dan BUMN baik dari jumlah investasi maupun badan usaha­nya diharapkan dapat menutupi celah ini.

Pola konsumsi ma­syarakat tidak hanya me­ngonsumsi daging segar (fresh meat), tetapi juga olahan. Maka perlu me­ningkatkan nilai tambah (diolah). Pertumbuhan sektor pengolahan diharap­kan menyerap produksi da­ging dalam negeri dan me­nambah lapangan kerja.

Disadari, peningkatan populasi dan pemenuhan ke­butuhan sapi potong tidak bisa diwujudkan dalam waktu sing­kat. Solusi-solusi instan dalam memenuhinya, misalnya, lewat impor hanya akan membuat Indonesia berada pada pusar­an perangkap pangan.

Maka, dibutuhkan kerja sama serius untuk membe­nahi. Selain itu keberpihakan pemerintah lebih lanjut sangat dinantikan. Kontribusi usaha peternakan tidak bisa diabai­kan karena menjadi tumpuan harapan ekonomi jutaan ma­syarakat desa. Penulis Mahasiswa S2 Ilmu Peternakan UGM

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment