Koran Jakarta | August 24 2019
No Comments
Fungsi Legislasi - Mayoritas DPR Tolak Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat

Dukungan DPR terhadap Masyarakat Adat Rendah

Dukungan DPR terhadap Masyarakat Adat Rendah

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sebanyak 54 persen kecenderungan sikapnya menolak atau tidak bersikap.

JAKARTA- Beberapa organi­sasi masyarakat sipil yang ter­gabung dalam inisiatif #Vote­4Forest menilai komitmen anggota DPR terhadap penye­lesaian Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dinilai rendah. Penilaian rendahnya komitmen wakil rakyat ini berdasarkan kajian rekam jejak anggota DPR da­lam proses legislasi RUU yang terkait isu lingkungan.

“Salah satu tolok ukur ke­berpihakan para legislator terhadap kepentingan pub­lik dapat diindikasikan dari komitmen dan kemauannya mendukung upaya melestari­kan lingkungan, mencegah bencana, dan mengelola sum­ber daya alam secara berkelan­jutan,” kata Teguh Surya, Direk­tur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (23/1).

Tentang #Vote4Forest send­iri, Teguh menjelaskan bahwa itu adalah inisiatif kolaborasi dari Yayasan Madani Berkelan­jutan, WikiDPR dan Change.org Indonesia untuk memberi­kan informasi publik terkait rekam jejak anggota DPR pada isu lingkungan menjelang Pe­milu 2019. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, ditemu­kan bahwa tidak ada jaminan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) yang terdapat kelompok masyarakat adat memiliki kecenderungan mendukung RUU Masyarakat Adat.

“Kajian ini juga menunjuk­kan bahwa dari 28 anggota Ba­dan Legislasi (Baleg) DPR yang aktif terlibat dalam pemba­hasan RUU Masyarakat Hukum Adat hanya 46 persen memiliki kecenderungan sikap mendu­kung RUU tersebut,” katanya.

Lalu sisanya, kata Teguh, sebanyak 54 persen kecender­ungan sikapnya menolak atau tidak bersikap. Artinya, tidak mendukung maupun meno­lak. Faktanya, 26 dari total 28 anggota Baleg yang terlibat da­lam pembahasan RUU itu akan kembali mencalonkan diri un­tuk periode 2019–2024.

“Hal ini menimbulkan per­tanyaan besar, bagaimana na­sib RUU Masyarakat Hukum Adat di tangan wakil rakyat periode lima tahun ke depan?” ujar Teguh mempertanyakan.

Padahal, kata dia, RUU Ma­syarakat Adat ini sangat pen­ting untuk disegerakan penge­sahannya. Tentu dengan tetap mengakomodir pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Tapi Teguh melihat, aggota DPR selama empat tahun ini tidak mema­hami esensi dari konstitusi. “Tapi, malah lebih mempriori­taskan pembahasan undang-undang lain yang relevansinya jauh dari kebutuhan masyara­kat,” ujarnya.

Data Rekam Jejak

Desmarita Murni dari Change.org Indonesia menam­bahkan, data Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekol­ogis (HuMa) Indonesia tahun 2019 mencatat bahwa sepan­jang tahun 2018 sedikitnya 326 konflik sumber daya alam dan agraria terjadi di areal lahan seluas 2,1 juta hektare. Konflik itu mengakibatkan lebih dari 176 ribu masyarakat adat men­jadi korban. Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat diha­rapkan dapat memberi payung hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Nah, dengan menyajikan informasi berbasiskan data mengenai rekam jejak para wakil rakyat, kami berharap pemilih dapat lebih cerdas dalam memilih calon legisla­tif yang akan mewakilinya di kursi DPR. Sekaligus juga tetap mengawasi anggota legislatif tersebut saat mereka terpilih nantinya,” kata Desmarita.

Menurut Desmarita, kajian #Vote4Forest ini dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Kajian menggu­nakan sumber data utama dari rapat-rapat pembahasan RUU di DPR yang dipublikasikan melalui situs Wikidpr.org, serta dokumen resmi dari KPU yang diunggah diinfopemilu.kpu.go.id, dan dari pemberitaan di media massa dan sosial media.

agus/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment