Direksi Jiwasraya Susun Skema Restrukturisasi

JAKARTA - Jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengaku tengah menyusun skema restrukturisasi perusahaan dalam rangkan penyehatan sehingga bisa meraih kepercayaan publik kembali. Hal itu disampaikan Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko disela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (19/2).

Skema restrukturisasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR. "Kami sedang susun skema final untuk penyehatan, yang jelas kami pakai konsultan, pakai business modelling, kami punya simulasi," katanya.

Skema restrukturisasi katanya saat ini belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam persiapan akhir. "Skemanya dalam dua minggu ini akan kami siapkan," katanya. Dia optimistis, dengan skema restrukturisasi tersebut, perusahaan akan meriah kembali kepercayaan publik karena sudah dikelola secara sehat.

Seperti diketahui, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar polis yang jatuh tempo. Bahkan, sampai September 2019, perusahaan asuransi berpelat merah tersebut merugi 13,7 triliun rupiah dan bahkan keuanagan perusahaan negatif 27,2 triliun rupiah.

Di saat kasus Jiwasraya masih menyita perhatian masyarakat, industri asuransi kembali digoncang dengan kabar PT Asabri milik Yayasan Asuransi ABRI mengalami kekurangan likuiditas.

Dalam laporan tahunan PT Asabri, di situs resminya, tercatat jumlah pendapatan premi sebesar 1,39 triliun rupiah pada 2017. Adapun klaim dan manfaat yang dibayarkan ke peserta minus 1,34 triliun rupiah. Sementara investasi perseroan tercatat sebagian besar ditempatkan di saham mencapai 14,97 triliun rupiah dan disusul oleh deposito berjangka 1,59 triliun rupiah.

Diminta Hati-hati

Sementara itu, Komisi VI DPR RI meminta BUMN bidang asuransi, yakni PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama , PT Taspen, PT Asuransi ABRI, PT Pembangunan Armada Niaga Nasional dan PT Asuransi Jiwasraya, untuk mengelola dana masyarakat dengan hati-hati.

"Kami meminta perusahaan agar dalam pengelolaan dana masyarakat menggunakan prinsip kehati-hatian menjalankan amanah yang diemban dari negara untuk mengelola keuangan perusahaan dengan baik dan akuntabel," kata anggota Komisi VI DPR Mohamad Hekal saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan delapan petinggi BUMN asuransi di Jakarta, kemarin.

Hekal menyampaikan perusahaan juga diminta agar berkomitmen menerapkan prinsip- prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pedoman perilaku (code of conduct), sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

bud/Ant/E-10