Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads
-

Bangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

17 Rabu, 07 Agu 2019, 01:00 WIB | Oleh:
Bangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Bangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Doc: ISTIMEWA

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk memperkuat sistem distribusi pembangkit tersebar melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satunya dengan menerbitkan kebijakan keleluasaan agar konsumen juga bisa menjadi produsen listrik. Hal tersebut penting, ketika terjadi gangguan kelistrikan interkoneksi Jawa - Bali dapat berfungsi sebagai penopang listrik secara mandiri.

"Seperti memanfaatkan tenaga surya atap sehingga bila terjadi gangguan konsumen bisa disconnect dengan sistem besar PLN, sementara sistem kecilnya secara autonomous bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan sendiri," ungkap Pakar Energi Terbarukan dari Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, menanggapi black out listrik baru-baru ini, di Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (6/8).

Pemanfaatan energi terbarukan yang tersebar ini perlu mendapat dukungan pemerintah dan PT PLN (Persero). Selanjutnya peluang harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi. "Peraturan harus mendukung, harga dibuat menarik dan masyarakat diajak berpartisipasi aktif," katanya.

PT PLN (Persero), menurutnya, harus mengoordinasikan pemanfaatan EBT tersebut karena sebagai lembaga yang melakukan monopoli distribusi listrik. "Sistem PLN juga harus siap untuk era baru ini apalagi sudah ada peraturan menteri tentang ini," katanya.

Kompensasi Kerugian

Pengamat energi Kelistrikan dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa mengtakan, pemadaman listrik tentu merugikan konsumen sehingga kedepan PLN harus secara konsisten meningkatkan mutu layanan termasuk kompensasi."Dimanapun pemadaman akan merugikan konsumen, oleh karena itu PLN harus konsisten dalam meningkatkan mutu pelayanannya termasuk didalamnya ada konpensasi," kata Iwa Garniwa, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kompensasi telah diatur didalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero). Indikator yang dilihat sebagai pertimbangan ganti rugi adalah lama gangguan serta jumlah gangguan. "Ganti rugi yang diberikan berupa kompensasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen," tuturnya. YK/suh/E-12

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Rona
Grammy Awards 2027 Umumkan ...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +