APBN Makin Terbebani Pembayaran Bunga Utang

>>Pembayaran bunga utang terus meningkat dan sejak 2016 melebihi porsi belanja modal.

>>Utang tak bisa dongkrak pertumbuhan ekonomi yang terjebak stagnasi di level 5 persen.

JAKARTA - Pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu risau dengan utang negara yang per September 2018 mencapai 4.416 triliun rupiah. Sebab, utang tersebut dinilai masih terkendali.

Meskipun demikian, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai pengelolaan utang yang dianggap tidak produktif. Sebab, penarikan utang tersebut lebih banyak digunakan untuk membayar bunga utang yang terus meningkat tiap tahun, sehingga kian membebani APBN.

Selain itu, utang juga belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi, karena dalam lima tahun terakhir Indonesia justru terjebak dalam stagnasi pertumbuhan di level lima persen.

Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, mengemukakan ada beberapa catatan mengenai pengelolaan utang. Menurut dia, utang tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang statis, tapi harus dilihat secara dinamis seiring dengan kemampuan membayar kembali utang tersebut. "Ada dua kunci.

Pertama, pendapatan negara yang terus naik. Yang kedua, penggunaanya," kata Yustinus, di Jakarta, Rabu (31/10). Dia menilai kalau penggunaan utang untuk kegiataan produktif, seharusnya bisa menghasilkan return.

Dari return tersebut mengalir ke pundi-pundi negara melalui deviden. "Nah, siklus itu yang harus dijaga. Karena itu, investasi harus dihitung dengan cermat return-nya berapa.

Lalu pemasukan, penerimaan negaranya sustaine. Itu saya kira yang perlu dijaga untuk mengelola utang supaya tetap prudent," jelas Yustinus. Terkait produktivitas utang, sebelumnya ekonom senior, Faisal Basri, juga menampik anggapan bahwa utang selama ini untuk kegiatan produktif, seperti infrastruktur.

Menurut dia, utang baru lebih besar porsinya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo. "Saya baca data ya, Januari 2018 pertumbuhan pengeluaran tertinggi itu untuk bayar utang 63 persen.

Kedua terbesar, belanja barang yakni 58 persen, dan ketiga adalah belanja modal yang di dalamnya terdapat infrastruktur yang mencapai 36 persen," papar dia. Dalam APBN 2018, pembayaran bunga utang pemerintah mencapai 239 triliun rupiah, dan meningkat lagi menjadi 275 triliun rupiah tahun depan.

Menurut Faisal, utang pemerintah itu juga tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Jika utang diklaim lebih produktif, buktinya pertumbuhan ekonomi masih stagnan di lima persen," ujar dia.

Faisal juga menilai walaupun nisbah utang relatif rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, beban pembayaran bunga RI lebih tinggi ketimbang Negara Adidaya itu.