UU Keamanan Hong Kong Disahkan, Aktivis Demokrasi Joshua Wong Undurkan Diri | Koran Jakarta
Koran Jakarta | July 4 2020
No Comments

UU Keamanan Hong Kong Disahkan, Aktivis Demokrasi Joshua Wong Undurkan Diri

UU Keamanan Hong Kong Disahkan, Aktivis Demokrasi Joshua Wong Undurkan Diri

Foto : DW/Reuters/L. Chor
Aktivis Hong Kong, Joshua Wong
A   A   A   Pengaturan Font
Joshua Wong yang selama ini aktif dalam menyuarakan hak-hak demokrasi di Hong Kong mengatakan dirinya bisa jadi "target utama" UU kontroversial yang baru disahkan ini.

HONG KONG - Aktivis demokrasi dari Hong Kong, Joshua Wong, mengatakan dalam akun Twitter miliknya bahwa langkah pemerintah Tiongkok dalam mengesahkan undang-undang keamanan nasional adalah tanda berakhirnya Hong Kong yang selama ini dikenal oleh dunia.

Joshua Wong, 23 tahun, dan wakil pemimpin kelompok pendukung demokrasi di grup Demosisto seperti Agnes Chow dan Nathan Law juga mengumumkan pengunduran diri mereka dari grup itu pada Selasa (30/6) hanya selang beberapa jam setelah laporan bahwa parlemen Tiongkok mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial tersebut.

Wong sebelumnya mengatakan ia akan menjadi "target utama" undang-undang itu.

"Jika suara saya tidak akan segera terdengar, saya berharap komunitas internasional akan terus berbicara untuk Hong Kong dan meningkatkan upaya nyata untuk mempertahankan sedikit kebebasan terakhir kami," cuit Joshua Wong di media sosial. Wong mengatakan dirinya tidak akan meninggalkan Hong Kong.

Undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang disahkan oleh parlemen Tiongkok pada Selasa (30/6). Undang-undang tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, demikian menurut laporan beberapa media lokal.

Partai pro-Beijing terbesar di Hong Kong, DAB, membenarkan bahwa undang-undang itu disetujui, dengan mengatakan: "Undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong secara resmi disahkan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional hari ini."

Para kritikus telah lama mengatakan bahwa UU ini melanggar otonomi Hong Kong dan dapat digunakan untuk memberangus perbedaan pendapat. Undang-undang tersebut juga dikhawatirkan akan menghilangkan hak dan kebebasan pusat keuangan global ini.

 

Ancaman Gelar Demo

Hong Kong dikembalikan kepada Tiongkok oleh Inggris pada 1 Juli 1997 dengan status otonomi tingkat tinggi. Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong telah berulang kali mengatakan undang-undang ini ditujukan untuk beberapa "pembuat onar" dan tidak akan mempengaruhi hak dan kebebasan, atau kepentingan investor.

Pemimpin redaksi Global Times, tabloid yang diterbitkan oleh People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa, mengatakan di Twitter bahwa hukuman terberat di bawah UU ini adalah penjara seumur hidup. Media pemerintah diperkirakan akan mempublikasikan rincian undang-undang kontroversial ini pada Selasa.

Sementara para aktivis dan politisi pendukung demokrasi mengatakan mereka akan menggelar unjuk rasa menentang UU ini pada peringatan ulang tahun penyerahan Hong Kong pada Rabu (1/7). Demonstrasi ini akan menentang peraturan polisi setempat terkait pembatasan aktivitas di tengah wabah korona.

"Kami tidak akan pernah menerima pengesahan undang-undang ini, meskipun UU itu sangat kuat," kata ketua Partai Demokrat Wu Chi-wai.

Sementara para pejabat Tiongkok dilaporkan akan mengadakan pertemuan dengan media di Beijing mengenai UU ini pada Rabu (1/7) menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kantor Informasi Dewan Negara pada Selasa.

Disahkannya UU ini juga memicu ketegangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS), Inggris dan negara Barat lainnya. Negara-negara Barat berangggapan bahwa UU ini telah mengikis otonomi Hong Kong.

AS telah menghentikan ekspor alat-alat pertahanan dan membatasi akses wilayah itu ke produk-produk berteknologi tinggi. Sementara pejabat tinggi pemerintah Jepang “menyesalkan” hal ini dan mengatakan bahwa langkah ini dapat merusak kredibilitas formula tata kelola 'satu negara, dua sistem' yang selama ini berlaku di Hong Kong.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa model "satu negara, dua sistem" yang diterapkan di Hong Kong telah terbukti gagal karena Beijing mengkhianati janjinya untuk mempertahankan otonomi tingkat tinggi selama 50 tahun setelah penyerahan Hong Kong oleh pemerintahan Inggris.

Berbicara di konferensi pers mingguannya, pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan tidak pantas baginya untuk mengomentari undang-undang tersebut karena pertemuan di Beijing masih berlangsung. Namun demikian ia mengomentari langkah AS dengan mengatakan bahwa “tidak ada tindakan sanksi yang dapat membuat kami takut," kata Lam.

Sementara dalam siaran persnya, Theresa Bergmann, pakar Asia di Amnesty International di Jerman mengatakan bahwa: "Hong Kong menghadapi masa depan yang sangat meresahkan di mana kebebasan banyak warga negara diserang secara mendasar." DW/Rtr/dpa/I-1

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment