Tata Kelola Keuangan Partai Harus Diperbaiki | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 5 2020
1 Comment
Revisi UU | KPK Sudah Membuat Sistem Integritas Parpol

Tata Kelola Keuangan Partai Harus Diperbaiki

Tata Kelola Keuangan Partai Harus Diperbaiki

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk meningkatkan kualitas dan integritas anggota partai politik maka transparansi dalam pengelolaan keuangan di tubuh Parpol harus diperbaiki.

 

JAKARTA - Pusat Kajian Riset dan Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) mendorong DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang- Undang tentang Partai Politik (UU Parpol) demi menyukseskan reformasi Parpol. Hal itu bisa dimulai dengan perbaikan kebijakan tata kelola keuangan partai.

“Persoalan keuangan yakni bantuan keuangan dan transparansi keuangan parpol harus menjadi salah satu aspek di dalam reformasi kepartaian,” kata pengamat politik Puskapol UI, Hurriyah kepada Koran Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Hurriyah, berkaitan dengan wacana peningkatan bantuan anggaran negara untuk Parpol, perlu sinergi antara standar etik dan integritas. Hal ini dibutuhkan karena peningkatan anggaran tersebut dirasa tidak diimbangi dengan kinerja Parpol yang maksimal dan berintegritas.

“KPK sudah membuat Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang menurut saya itu menjadi syarat. Sekarang, bantuan keuangan itu sudah diterima oleh Parpol, namun tali sistem integritasnya belum baik,” kata Hurriyah.

Peningkatan bantuan anggaran tersebut sepatutnya untuk kepentingan pendidikan politik, barulah sisanya untuk kepentingan operasional. Hurriyah menyatakan hal tersebut karena apa yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Anggaran untuk operasional lebih besar ketimbang untuk kegiatan Parpol.

Untuk itu, Puskapol mendorong agar aspek transparansi diperhatikan dalam revisi UU Parpol. “Kemudian bantuan keuangan yang sifatnya afirmatif untuk perempuan. Kami masih banyak PR untuk politik perempuan. Selama ini perempuan sematamata dibutuhkan untuk memenuhi kuota saja,” sambung Hurriyah.

Harus Direvisi

Hurriyah menyampaikan alasan UU Parpol harus direvisi karena di tubuh Parpol masih banyak persoalan. Demokratisasi di Indonesia menunjukkan bahwa partai adalah problem utama mundurnya demokrasi. Sebagai contoh, hal itu tampak pada kepemimpinan partai.

“Kami melihat pemimpin Parpol senja kala semua. Parpol itu diposisikan seperti ownership. Jadi karakteristik partai kita kan presidential less party. Ketumnya yang menjadi presiden, dan pendiri partai bersikap menjadi Ketum partai,” kata Hurriyah.

Hurriyah juga menyoroti reformasi di internal partai sebagai hal mutlak, terutama dalam soal rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi. Problem serius Parpol di Indonesia ada pada fungsi dasar partai yakni fungsi rekrutmen dan kaderisasi, tidak berjalan dengan baik. Itu kelihatan ketika pemilu partai malah mencari orang luar yang memiliki popularitas dan uang untuk masuk. dis/N-3

Klik untuk print artikel

View Comments

jeslynaurora
Kamis 20/2/2020 | 22:42
Applikasi yang dengan waktu dalam singkat bisa menghasilkan sejumlah banyak uang

Submit a Comment