Tata Kelola Gambut RI Rujukan Dunia

JAKARTA - Koreksi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Indonesia mendapat pujian setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

"Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, pada pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung pada 1-2 Desember, di Bonn, Jerman. Siti menjadi pembicara kunci pada forum yang digelar di hari pertama.

Pada konferensi internasional ini, menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (2/12), hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri Lingkungan Hidup se-dunia, Bank Dunia, LSM, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Lebih jauh, Menteri Siti mengatakan basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian LHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke-25, di hadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai "taman bermain penelitian" bagi pengetahuan kehutanan dunia. "Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia, CIFOR, dan semua mitra negara, untuk berperan secara signifikan terhadap kehutanan internasional," kata Siti Nurbaya.

Cegah Karhutla

Menteri Siti kembali mengingatkan pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah memberi perhatian lebih pada pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Ini untuk mencegah kebakaran gambut seperti yang terjadi pada tahun 2015 ketika sekitar 800.000 hektare dari 2,6 juta hektare area yang terbakar adalah lahan gambut.

Komitmen pemerintah Indonesia ini semakin dipertegas Siti Nurbaya saat menjadi pembicara kunci pada Pembukaan Forum Global Landscape 2018. Ia mengatakan telah terjadi pergeseran besar tata kelola kehutanan Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan.

"Kami telah pindah dari manajemen berorientasi kayu ke pengelolaan lanskap hutan. Kami juga telah mengambil langkah-langkah korektif untuk mencapai pengelolaan hutan lestari," katanya.

Siti Nurbaya menyatakan Indonesia telah belajar banyak dari karhutla yang rutin terjadi hampir selama dua dekade. Pemerintahan Presiden Jokowi tidak mau mengulangi kesalahan yang sama karena sangat merugikan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. "Kami telah mengembangkan banyak instrumen pengelolaan lahan gambut," kata Siti Nurbaya.

Instrumen tersebut, di antaranya melalui kebijakan penghentian sementara atau moratorium izin di lahan gambut dan hutan primer, menerbitkan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut, hingga menegakkan hukum lingkungan secara konsisten.

Indonesia juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki konstruksi restorasi gambut dan operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan pemanfaatan gambut. "Saat ini sekitar 177 pemegang konsesi telah mengembangkan rencana dan melaksanakan restorasi gambut sampai 2026," ungkap Siti Nurbaya.

Pemerintah Indonesia telah menempatkan restorasi lahan gambut sebagai strategi utama mengurangi emisi di sektor kehutanan. Ia menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan program perhutanan sosial atau program konsesi hutan desa.sur/N-3