Sistem Rekrutmen Anggota Partai Perlu Dievaluasi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 5 2020
No Comments
Revisi UU Parpol

Sistem Rekrutmen Anggota Partai Perlu Dievaluasi

Sistem Rekrutmen Anggota Partai Perlu Dievaluasi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Dalam revisi Undang- Undang tentang Partai Politik (Parpol) mendatang diharapkan dapat mengevaluasi mekanisme rekrutmen anggota partai. Hal ini diperlukan karena dalam UU Parpol yang berlaku saat ini tidak diatur secara jelas, sehingga beberapa poin dalam pasal dirasa sumir.

“Hal yang diperlukan adalah penambahan beberapa poin yang sebenarnya bisa mengatur mekanisme seleksi anggota dan seleksi pengurus. Mekanisme promosi juga perlu diberi koridor dan perlu ada semacam monitoring,” kata pengamat politik dari LIPI, Nurhasim kepada Koran Jakarta, Kamis (27/2).

Selain itu, yang diperlukan adalah pengaturan ketentuan kaderisasi karena seringkali kader yang baru masuk Parpol ditempatkan di jabatan dan tempat strategis. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 pun, sambung Nurhasim, tidak menekankan kaderisasi sebagai satu hal yang penting dalam Parpol.

“Ada orang yang pindah dari satu partai ke partai lain dan menempati struktur yang sangat strategis. Hal itu salah. Dalam UU Parpol pun tidak disebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan kaderisasi partai. Apakah partai itu memiliki kewajibannya, itu tidak ada di dalam UU Parpol,” kata Nurhasim.

Untuk mengantisipasinya, sambung Nurhasim, LIPI pernah mengusulkan rentang waktu yang mengatur kapan kader mendapat masa promosi dan penempatan kader di tempat strategis. Kalau ini tidak diatur nanti orang yang baru masuk Parpol dan memiliki kedekatan dengan dinasti politik bisa menduduki posisi yang strategis. Ini akan merusak pengkaderan.

Pendidikan Politik

Dalam proses kaderisasi perlu ditunjang dengan proses pendidikan politik sejak dini. Menurut Nurhasim, LIPI pernah mengusulkan pendidikan politik oleh Parpol dilaksanakan sejak jenjang sekolah.

“Ini penting karena pendidikan politik harus berjalan, menyiapkan kader itu tidak hanya berkaitan dengan pengisian jabatan politik yang penting. Tetapi juga dia berkaitan dengan regenerasi Parpol. Kalau kaderisasi tidak bagus maka regenerasi akan berpengaruh,” ucapnya.

Selain itu, Nurhasim mengatakan dalam revisi UU Parpol mendatang perlu memberi pengaturan batas jabatan ketua umum Parpol. Hal itu untuk memperkuat demokrasi internal partai. Sebab, jika tidak dibatasi maka Parpol akan dipenuhi dinasti, personalisasi, dan rawan dikooptasi oleh pihak tertentu.

“Kalau pembatasan masa jabatan ketua umum Parpol jadi perdebatan, maka perlu dilakukan proses penjamin demokrasi internal partai bekerja. Kalau yang terjadi proses pemilihannya aklamasi ini akan jadi problem,” imbuhnya.

Ia menilai, ada kecenderungan Parpol tidak ingin melakukan pembatasan terhadap kekuasaan internal partai. Sebab, tidak ada pembatasan kekuasaan internal partai menjadi cara untuk menguasai politik Indonesia.

“Saya kira empat periode sudah cukup lelah bagi ketua umum memimpin partai. Adanya pembatasan pun menjadi solusi agar Parpol tidak dikuasai dinasti dan orang-orang kuat. Kemudian dengan upaya ini mendorong Parpol menjadi organisasi yang modern,” tandasnya. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment