SARA Jangan Dijadikan Komoditas Politik | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 5 2020
No Comments
Kontestasi Pilkada

SARA Jangan Dijadikan Komoditas Politik

SARA Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Foto : ISTIMEWA
Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Seluruh calon kepala daerah yang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) diharapkan tidak mengorbankan kemajemukan demi kepentingan elektoral. Jika mereka hanya mengutamakan menang dengan mengorbankan kemajemukan, itu dapat berujung pada tercabik-cabiknya keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan jadikan isu-isu SARA sebagai komoditas politik yang justru mengusik keberagaman dan kebinekaan kita,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni pada rapat dengar pendapat (RDP) Polri dengan Komisi Hukum DPR yang digelar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2).

Sahroni mendorong agar calon kepala daerah justru menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing dengan mengimbau seluruh warga untuk matang berpolitik. Masyarakat hendakya diajak memilih calon-calon yang memiliki konsep matang dalam membangun daerahnya masing-masing.

Rumah Ibadah

Menyangkut isu penolakan pembangunan rumah ibadah, Gereja Santo Josepf di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Sahroni menekankan agar pemerintah daerah setempat mengedepankan komunikasi dengan pemuka agama. Jalin komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

“Dalam kasus ini semua pihak harus menghormati proses hukum dan menunggu putusan peradilan tata usaha negara (PTUN),” ucap Sahroni.

Hal ini, menurut Sahroni, sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan, kasus penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau sudah selesai. “Semua pihak sepakat dikembalikan ke proses,” kata Sahroni. ion/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment