Putusan Pemberhentian Komisioner KPU Sudah Tepat | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 3 2020
No Comments
Penyelenggara Pemilihan

Putusan Pemberhentian Komisioner KPU Sudah Tepat

Putusan Pemberhentian Komisioner KPU Sudah Tepat

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik. Keputusan ini tepat karena Evi dinilai melanggar kode etik terkait kasus perolehan suara calon legislatif (Caleg) Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 6, Hendri Makaluasc.

“Langkah DKPP tepat, meskipun ini celah untuk mengevaluasi komisioner lain. Bagaimanapun memanipulasi hasil pemilihan adalah kriminal, memecat saja tidak cukup. KPU sebagai lembaga terhormat harus memberatkan sanksi Evi Ginting,” kata Analis Politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Rabu (25/3).

Dedi menjelaskan kesesuaian putusan yang ditentukan DKPP sudah semestinya melalui proses persidangan dan kajian yang mendalam. Dengan memberhentikan maka DKPP telah mengambil sebuah keputusan akhir yang sulit dibantah oleh terlapor. Maka itu dia melihat bahwa tindakan yang dilakukan Evi termasuk dalam kategori sebuah kesalahan berat.

“DKPP dalam memutuskan perkara melalui sidang dan kajian. Pemecatan adalah pelanggaran tertinggi. Artinya DKPP punya kekuatan untuk mematahkan keberatan Evi,” kata Dedi.

Hal yang Biasa

Perihal akan timbulnya ketegangan antara kedua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), imbas dari keputusan DKPP ini, Dedi melihat kondisi demikian merupakan sesuatu hal yang biasa dan lazim terjadi. Terlebih sebenarnya jika berbicara tensi dari kedua lembaga sejatinya telah ada sedari dahulu terutama bila ditemukan kesalahan yang dilakukan para anggotanya.

“Soal ketegangan ini biasa, DKPP sejak dahulu sering bersitegang dengan komisioner yang lalai menjaga integritas,” cetus Dedi.

Meskipun dalam bekerja KPU besifat kolektif kolegial namun diketahui putusan pemberhentian tetap yang hanya diberikan kepada Evi. Teruntuk anggota dan ketua KPU lain hanya mendaparkan peringatan keras. Dalam konteks ini, Dedi beranggapan jika dalam hal kinerja maka dapat dilihat dari sisi kolektif kolegial.

Akan tetapi, tambah Dedi, bila berbicara dalam sudut pandang etika hal tersebut mestinya menjadi tanggung jawab yang melekat pada setiap individu Komisioner KPU. “Dalam hal kinerja memang sama, tetapi dalam etik kerja melekat pada komisioner, terlebih ini pelanggaran memanipulasi hasil Pileg, bukan mengubah keputusan akhir,” tegas Dedi.

Dedi berpandangan, dalam persoalan etik seperti yang dialami Evi, tak menutup kemungkinan akan ditemukan kesalahan yang sama pada komisioner lainnya. Namun ia mengatakan lain cerita bila di lapangan terdapat praktik kecurangan. Ia menyarankan agar baik KPU maupun DKPP segera mengambil keputusan yang cepat dan tegas.

“Persoalan lain, jika ternyata ada praktik yang tidak adil. DKPP seharusnya melakukan tindakan pemberian sanksi secara adil dan memang kasus Evi ini memungkinkan ada komisioner lain yang juga sama,” jelas Dedi. yag/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment