Polemik RUU Ketahanan Keluarga | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 5 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Polemik RUU Ketahanan Keluarga

Polemik RUU Ketahanan Keluarga

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga sedang menjadi polemik. RUU merupakan usul inisiatif DPR oleh lima anggota DPR dari empat fraksi. Mereka adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

Saat ini, RUU itu mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg). Pembahasannya masih dalam tahap penjelasan pengusul di rapat Baleg. Hal ini selanjutnya akan dibahas di Panja untuk diharmonisasi, sebelum dibawa ke pleno Baleg. Pada prinsipnya, RUU ini mau melindungi dan menguatkan keluarga yang merupakan lembaga paling dasar dalam kehidupan sosial manusia. Semua etika, moral, perilaku dimulai dari keluarga.

Dalam konteks itu kita sepakat. Tapi publik mulai terusik ketika dalam RUU diatur hal-hal yang bersifat privasi. Pada Pasal 25 RUU tentang Ketahanan Keluarga itu disebutkan bahwa istri wajib mengurusi urusan rumah tangga. Tugas suami ialah bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga.

Dalam pemenuhan aspek ketahanan fisik, RUU juga mengatur hingga persoalan kamar orangtua dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, “Setiap keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek ketahanan fisik bagi seluruh anggota keluarga, antara lain memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni.”

Terkait ketentuan tempat tinggal layak huni, hal itu diatur di dalam ayat (2). Ada tiga karakteristik yang harus dipenuhi keluarga guna memenuhi aspek ketahanan fisik tersebut Pertama, memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi air yang baik. Kedua, memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara orangtua dan anak, serta terpisah antara anak laki-laki dan perempuan. Terakhir, tersedianya kamar mandi dan jamban yang sehat, tertutup, dapat dikunci dan aman dari kejahatan seksual.

RUU ini juga mengatur penanganan krisis keluarga akibat penyimpangan seksual seperti tertuang di Pasal 85-89. Jenis-jenis penyimpangan seksual meliputi sadisme, masochisme, homoseks, lesbian serta incest. Selanjutnya, dalam pasal 86-87, pelaku penyimpangan seksual wajib dilaporkan atau melaporkan diri ke badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.

Publik menilai, ada pelanggaran norma etika yang dilakukan DPR dalam menyusun draf RUU Ketahanan Keluarga. Apalagi sejumlah aturan tentang peran istri, penanganan krisis keluarga, hingga penyimpangan seksual dibahas dalam RUU. Selain menyalahi norma etika, DPR juga telah melanggar Pasal 96 UU 12 Tahun 2001 mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejak awal, DPR atau pemerintah, wajib membuka ruang publik untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam membuat UU.

Salah satu substansi yang tak perlu dibahas, terkait peran istri hingga keharusan seorang anak bersikap sopan di depan orang tua. Anak patuh kepada orang tua itu etika dan tak perlu diundangkan karena sudah hidup dan tertanam di masyarakat.

Substansi keharusan seorang istri mengurus rumah tangga tanpa bekerja juga dinilai sebagai pelanggaran privasi dan HAM. Setiap keluarga memiliki aturan pembagian tugas suami dan istri, tanpa pembatasan. Apalagi ada wajib lapor bagi keluarga atau individu homoseksual dan lesbian (LGBT). Itu sangat diskriminatif. Mantan koruptor saja tidak ada wajib lapor.

Negara hanya bisa dan boleh masuk dalam ruang yang merugikan publik. Kalau negara masuk dan mengatur ruang privat, itu kesalahan fatal dan melanggar HAM. Kita perlu mengingatkan DPR dan pemerintah, masih banyak persoalan publik yang lebih mendesak diatur dalam UU daripada mengurus rumah tangga, hubungan suami-istri, atau pemisahan tempat tidur anak laki dan perempuan. Harus ada skala prioritas.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment