Pilwagub DKI Rawan Politik Uang | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 5 2020
No Comments
Sistem “Voting” Tertutup

Pilwagub DKI Rawan Politik Uang

Pilwagub DKI Rawan Politik Uang

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta sudah menyepakati dalam Tata Tertib (tatib) bahwa pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta akan dilaksanakan secara tertutup, dengan cara masing-masing anggota DPRD DKI menuliskan nama calon Wagub DKI dalam selembar kertas.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, menilai pemilihan Wagub DKI Jakarta oleh DPRD DKI baik tertutup maupun terbuka sangat rawan terjadi politik uang.

“Karena proses tersebut tidak melibatkan pihak ketiga yang mengawasi jalanya pemilihan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK, Panwas pemilihan, atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) tidak dilibatkan mengawasi anggota DPRD DKI sepanjang masa pemilihan Wagub DKI,” ujar Ubedilah, di Jakarta, Kamis (20/2).

Menurutnya, DPRD DKI, pembuat tata tertib pemilihan Wagub DKI telah mengabaikan aspirasi publik. Ada dua hal penting yang diabaikan DPRD DKI. Pertama, dewan mengabaikan aspirasi warga Jakarta yang menghendaki adanya uji publik cawagub.

“Uji publik ini, selain untuk mengetahui gagasan cawagub dan menguji integritas cawagub, juga sebagai upaya menangkap spirit substantif demokrasi, karena cawagub sebelumnya dipilih langsung oleh warga Jakarta,” katanya.

Aspirasi Warga

Selain itu, lanjutnya, DPRD DKI Jakarta mengabaikan aspirasi warga Jakarta yang menghendaki adanya pengawasan dalam pemilihan cawagub. Pengawasan ini penting dilakukan agar DPRD DKI terhindar dari politik uang, yang akan mengurangi kepercayaan publik pada anggota DPRD.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan kepada kedua cawagub DKI Jakarta harus melepaskan jabatan dari struktur partai dan kekuasaan lain yang melekat, termasuk jabatan anggota DPR RI yang saat ini dimiliki Ahmad Riza Patria.

“Ini penting dilakukan untuk menghindari semacam conflict of interest dalam pemilihan cawagub DKI Jakarta. Jadi begitu kedua calon resmi memasuki tahapan pemilihan di DPRD DKI Jakarta, maka saat itu pula seluruh jabatan politis yang melekat pada kedua cawagub harus dilepaskan,” jelasnya.

Sebelumnya, Tata tertib (tatib) anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024 telah disahkan pada rapat paripurna, dengan memuat mekanisme pemilihan orang nomor dua ibu Kota secara tertutup. pin/P-5

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment