Pilkada 2020 Perlu Ditunda | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 3 2020
No Comments
Pesta Demokrasi | Pelaksanaan Pemilihan Berpotensi Membahayakan Warga

Pilkada 2020 Perlu Ditunda

Pilkada 2020 Perlu Ditunda

Foto : ISTIMEWA
Ujang Komarudin, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menekan jumlah golput, sebaiknya pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

 

JAKARTA - Pemerintah diharapkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan digelar pada 23 September 2020. Penundaan dilakukan akibat imbas pandemi Covid-19 yang saat ini semakin merebak di Indonesia.

“Diundur saja. Virus korona makin menggurita. Orang yang terinfeksi makin banyak, dan yang meninggal juga makin bertambah,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada Koran Jakarta, Rabu (25/3).

Menurut Ujang, jika Pilkada dipaksakan untuk digelar maka berpotensi membahayakan masyarakat.

Selain itu, dikhawatirkan angka pemilih yang golput semakin tinggi. Masyarakat saat ini sedang dikepung virus korona, masa iya Pilkada akan terus jalan. Ini bahaya. Bisa bertambah penyebarannya jika dipaksakan pelaksanaannya. Selain itu, penyelenggara Pilkada dan pemerintah perlu mensosialisasikan kepada pemilih bahwa penundaan Pilkada merupakan jalan terbaik. “Upaya ini menjadi bagian dari perlindungan masyarakat Indonesia dari ancaman virus korona,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi akan menunda empat tahapan Pilkada 2020 sebagai imbas dari wabah virus korona. Ujang menilai positif terhadap putusan KPU menunda empat tahapan Pilkada. Jika tahapan Pilkada terus dilaksanakan di tengah merebaknya pandemi Covid-19 maka virus korona akan semakin menyebar dan masyarakat mudah tertular. “Menjaga nyawa masyarakat lebih berharga dari sekadar Pilkada. Pilkada memang penting.

Menjaga nyawa manusia Indonesia lebih penting dari sekadar urusan mencari kepala daerah,” tuturnya.

Tak Langgar Aturan

Ujang menilai penundaan tahapan Pilkada pun tidak melanggar aturan. Penundaan tahapan ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pilkada di tahun mendatang. “Tahun berikutnya kan tahun 2024, masih lama. Tak akan mengganggu jika untuk tahun ini ditunda. Masa negara tak mampu menyelesaikan persoalan virus korona dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.

Senada dengan Ujang, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menilai putusan KPU tidak akan melanggar aturan. Penundaannya baru tahapan, jadi tidak ada aturan yang dilanggar. Putusan KPU yang menunda empat tahapan Pilkada 2020 merupakan langkah yang cukup tepat.

Bahkan, tutur Doli, terdapat beberapa penyelenggara di daerah terpapar Covid-19 yang diakibatkan SARS-CoV-2 atau sering disebut virus korona. “Keputusan untuk menunda tahapan yang saat ini sedang berjalan dapat sangat dipahami,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu.

Sejauh ini, DPR dan KPU terus berkoordinasi dalam memantau situasi. Doli menuturkan seluruh stakeholders pun perlu menyesuaikan diri terhadap maklumat yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu, dengan penetapan masa darurat bencana hingga akhir Mei, masyarakat perlu percaya bahwa pemerintah sedang melakukan upaya pengendalian terhadap pandemi. “Kita tentu berharap situasi segera dapat dikendalikan oleh pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nur Amalia mengatakan KPU akan menunda empat tahapan Pilkada 2020 karena wabah virus korona. Keputusan KPU ini diapresiasi. Namun, sebaiknya Pilkada serentak ditunda saja. Artinya, tak ditunda per tahapan.

“KPU dapat menempuh Pilkada susulan atau Pilkada lanjutan jika dirasa kondisi perkembangan virus korona memburuk. Apalagi kita dengar kabar dari pemerintah bahwa jumlah kasus korona terus bertambah,” kata Amalia.

Menurut Amalia, langkah KPU menunda empat tahapan Pilkada serentak bisa dikatakan tepat. dis/ags/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment