Pandemi Covid-19 Jangan Hambat Pilkada | Koran Jakarta
Koran Jakarta | July 4 2020
No Comments

Pandemi Covid-19 Jangan Hambat Pilkada

Pandemi Covid-19 Jangan Hambat Pilkada

Foto : Istimewa
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila yang juga tim ahli Kemendagri, Muhammad Rullyandi.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pandemi Covid-19 jangan menghambat keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak harus tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan Pilkada, akan punya kepala daerah yang punya kewenangan penuh, yang sangat berguna dalam penanggulangan Covid-19.

“Bagaimanapun penanggulangan dan penanganan Covid-19 ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan dengan kewenangan penuh,” kata Muhammad Rullyandi, pakar hukum tata negara dari Universitas Pancasila yang juga tim ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Rullyandi, dengan kondisi ketidakpastian berakhirnya wabah Covid-19 dan untuk menghadapi berakhirnya masa jabatan kepala daerah di 270 daerah. Suatu negara berdaulat yang demokratis tak akan membiarkan penyelenggaraan pemerintahan terhambat.

“Menyelenggarakan proses pemilihan lanjutan adalah demi keberlangsungan  pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan power full yang mana ini diperlukan saat mengambil keputusan strategis. Termasuk keputusan dalam penanggulangan Covid-19. Saya pikir dalam konteks ini Pilkada serentak mesti diletakan," ujarnya.

Ia berpendapat, pelaksanaan Pilkada serentak dengan protokol kesehatan itu untuk menyelamatkan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Ini yang membuat  pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu merasa perlu  membuat keputusan menyelamatkan keberlangsungan demokrasi dengan komitmen yang tinggi. Tentunya, dengan tidak mengabaikan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan. Semua juga berharap, pandemi Covid-19 segera cepat berlalu.

“Pilkada di saat pandemi ini sebagai ukuran keseriusan pemerintah dan kesiapan penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu dalam menegakan prinsip-prinsip nilai demokrasi meskipun situasi saat ini kita belum pernah mengalami pandemi seperti ini," ujarnya.

Terkait adanya kritikan, menurutnya, di alam demokrasi wajar saja terjadi. Artinya, ada proses dialog. Bagi pemerintah, khususnya Kemendagri, kritikan adalah masukan. Misalnya, kritikan yang dilontarkan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, yang pelaksanan Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi telah telah menabrak tiga asas pemilu. Baginya, kritikan Djohermansyah sah saja. Tapi, setiap pendapat pasti ada nilai subjektif.

“Kalau kritikannya karena pandemi, Korsel adalah negara yang berhasil menggelar pemilihan di tengah pandemi. Jika mencontoh Korea, Indonesia pun bisa, dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat," kata dia.

Dengan protokol kesehatan yang ketat, kata Rullyandi, Korsel bisa mengantisipasi potensi penularan virus dalam tahapan pemilihannya. Karena itu, protokol kesehatan itu harus tersosialisasi dengan baik serta terimplementasi dengan baik pula.

“Perlu dipahami keputusan bersama untuk menyelenggarakan Pilkada 9 Desember 2020 secara menyeluruh adalah langkah yang konstitusional dan proporsional dengan mempertimbangan keamanan protokol kesehatan Covid-19 19," ungkapnya.

Kritikan atau masukan dalam konteks Pilkada, kata dia, tentunya harus diuji rasio konstitusionalitasnya. Dikaji dari berbagai aspek, misalnya dengan gagasan negara hukum yang demokratis. Justru jika Pilkada ierhambat, ini berpotensi melahirkan problem konstitusional yang akan berdampak luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. ags/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment