Komisi XI DPR Kaji Pembubaran OJK | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 5 2020
No Comments
Jasa Keuangan I Inggris Pernah Bubarkan OJK

Komisi XI DPR Kaji Pembubaran OJK

Komisi XI DPR Kaji Pembubaran OJK

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Komisi XI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk pada Undang- Undang (UU) OJK.

 

JAKARTA – Komisi XI De­wan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kaji kemungkinan untuk membubarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fungsi pengawasan lembaga itu atas kiner­ja industri jasa keuangan akan dikembalikan ke Bank Indone­sia (BI).

“Iya terbuka kemungkinan, sangat jelas, sangat terbuka ke­mungkinan. Dulu kan OJK atas kerja Komisi XI dipisahkan dari BI. Apakah ini memungkinkan juga akan OJK dikembalikan ke BI, ya bisa saja. Di Inggris dan beberapa negara sudah terjadi. Nah ini kami evaluasi,” kata Wakil Ketua Komisi XI, Eriko Sotarduga, di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Se­lasa (21/1).

Komisi XI DPR RI sudah membentuk panitia kerja (panja) mengenai pengawasan kinerja industri jasa keuangan, dengan prioritas pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumi­putera 1912, PT Asabri (Perse­ro), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Melalui panja itu, Komisi XI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk pada Undang-Undang (UU) OJK. Pasalnya, masalah gagal bayar yang dialami Jiwasraya menan­dakan sistem pengawasan OJK tidak berjalan maksimal.

Eriko menjelaskan pe­misahan fungsi pengawasan industri keuangan dari BI ke OJK awalnya karena krisis keuangan. Pada saat itu, BI di­instruksikan agar fokus mengurus masalah moneter dan pengawasan terhadap industri keuangan jatuh kepada OJK.

“Dulu teman-teman melakukan hal itu untuk pengawasan yang lebih baik. Nah ternyata, hasilnya nggak maksimal. Tapi kan kita nggak boleh salahkan begitu saja, apa sebenarnya kekurangan aturan main di kita. Kemudian bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Eriko, evaluasi yang akan di­lakukan Komisi XI DPR RI juga tidak menutup kemungkinan akan merevisi UU OJK dan UU BI. Evaluasi itu pun nantinya dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

“Ini kan kita sekarang se­dang bahas UU prioritas, UU BI, RUU OJK, cuma ini kan kita harus selesaikan omnibus law dulu sesuai permintaan pemerintah. Tapi, nanti kami akan masuk ke UU perubahan BI, UU perubahan OJK, dan lain-lain,” ungkap dia.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. OJK menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. OJK juga menggantikan peran Bank Indonesia (BI) dalam pengaturan dan pengawasan bank dan industri keuangan non bank (IKNB).

OJK Inggris

Kasus pembubaran Otoritas Jasa Keuangan ini juga pernah terjadi di Inggris. Ini berawal dari mencuatnya kasus jatuh­nya beberapa bank, seperti Neal Banker dan Baring Bank sampai dengan penutupan 12 bank lain. Inggris kemudian membentuk lembaga baru menggantikan tugas Bank of England (BoE). Tepatnya pada 1 Juni 1998, dan terben­tuklah Financial Supervisory Agency (FSA). FSA kemudian mengemban tugas melak­sanakan kegiatan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk perbankan.

Setelah 12 tahun beroperasi, FSA masih saja terkendala pada masalah internal, khu­susnya yang berkaitan dengan proses merger sembilan oto­ritas pengawasan yang tidak kunjung selesai. Sampai den­gan 2007, beberapa lembaga keuangan, seperti asuransi, bisnis investasi, dan juga bank terus berjatuhan.

Kasus Northern Rock pada September 2008 menjadi bom waktu yang menjadi bukti kegagalan FSA di Inggris. Apalagi, kejatuhan Northern Rock kemudian diikuti intitusi keuangan lain, seperti Brad­ford Bingley dan Royal Bank of Scotland Lloyds. Akhirnya, par­lemen membubarkan FSA dan mengembalikan fungsi pengawasan bank ke BoE. Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment