Data DPT Pemilu Bocor dan Rawan Disalahgunakan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | July 4 2020
No Comments
Jual Beli Data

Data DPT Pemilu Bocor dan Rawan Disalahgunakan

Data DPT Pemilu Bocor dan Rawan Disalahgunakan

Foto : Foto: Istimewa
Titi Anggraini
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Jutaan data penduduk Indonesia yang terkait dengan data pemilih pada Pemilu 2014 yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum diduga bocor. Informasi ten­tang bocornya data ini perta­ma kali diciutkan akun Twit­ter @underthebreach. Kasus itu diminta jadi perhatian serius. Karena dikhawatir­kan data tersebut disalahgu­nakan, misalnya dipakai un­tuk melakukan kecurangan dalam pemilihan.

“Peretasan data pemilih bisa disalahgunakan dalam pemungutan suara. Bisa saja data tersebut digunakan un­tuk mencetak KTP elektronik palsu secara massal. Lalu, di­gunakan para pemilih palsu untuk melakukan pemungutan suara,” kata Direktur Ekse­kutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Jakarta, Ka­mis (28/5).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tengah menyelidiki dugaan kebocoran 2,3 juta data pribadi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada situs resmi lembaga tersebut, ber­samaan dengan dengan anca­man untuk mengungkap data sekitar 200 juta orang lainnya.

Data pemilih dari negara terpadat keempat di dunia itu telah diunggah oleh orang tak dikenal ke forum komuni­tas peretas dunia, raidforum, pada Rabu (20/5). Para pengamat mengatakan data yang dibocorkan itu dapat digu­nakan untuk pemalsuan iden­titas dan penipuan.

Data Terbuka

Anggota Komisi Pemili­han Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, menegas­kan bahwa data itu adalah data terbuka. Pramono mengatakan yang diperjual­belikan di media sosial itu adalah data lama, yakni data yang diunggah pada Novem­ber 2013 dengan format PDF. Data tersebut memang diberi­kan kepada pihak eksternal atau stakeholder pemilu.

“Tapi, data-data Daftar Pe­milih Tetap dalam keadaan baik dan aman. Tidak ada peretasan. Yang pasti, KPU berkomitmen melindungi data pribadi sebagaimana ter­tuang dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 ten­tang Penyusunan Daftar Pe­milih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” katanya.

Pramono juga menegas­kan jika data yang diberikan kepada pihak eksternal tak sembarang diberikan. Ada prosedur pengajuan yang mesti di­taati pemohon data. Selain itu, KPU tidak pernah memberi­kan data secara utuh kepada pihak eksternal selama penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. “Data diberikan dengan mengganti beberapa digit NIK dan NKK dengan tanda bin­tang,” ujarnya. n SB/ags/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment