Badan Pangan di Bawah Presiden Sangat Mendesak Dibentuk | Koran Jakarta
Koran Jakarta | July 4 2020
1 Comment
Kebijakan Pangan I Impor Berlebihan dan Terus-menerus Mematikan Petani dan Industri Nasional

Badan Pangan di Bawah Presiden Sangat Mendesak Dibentuk

Badan Pangan di Bawah Presiden Sangat Mendesak Dibentuk

Foto : KORAN JAKARTA/WAHYU AP
PENOPANG EKONOMI NASIONAL I Sejumlah buruh tani memanen padi menggunakan mesin pemotong di Kali Baru, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/3). Petani di perdesaan terbukti mampu menopang perekonomian nasional namun selalu terganggu dengan adanya produk impor. Untuk itu, diperlukan Badan Pangan agar misi kemandirian pangan nasional bisa dicapai dalam waktu lima sampai tujuh tahun mendatang.
A   A   A   Pengaturan Font

>> Gula impor menghilang di pasar.

>> Sebanyak 72 persen gula yang beredar di pasaran Indonesia merupakan gula impor.

JAKARTA – Pemerintah didesak segera membentuk Badan Pangan yang sudah dia­manatkan undang-undang sejak 2014. Se­bab, kondisi pangan nasional sekarang ini sudah sangat kritis akibat didominasi pro­duk impor.

“Segera jadikan Bulog sebagai badan pa­ngan nasional langsung di bawah Presiden. Ketuanya harus setingkat Menko supaya bisa mengatasi semua persoalan di masing-ma­sing kementerian,” kata ahli pertanian UGM Yogyakarta, Dwijono Darwanto, ketika di­hubung Koran Jakarta pada Kamis (19/3).

Ia yakin, dengan terbentuknya Badan Pangan yang ketuanya setingkat Menko, ke­mungkinan kekurangan bahan pangan sa­ngat kecil karena sudah direncanakan dan diantisipasi dengan melibatkan sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Dengan pimpinan setingkat Menko, persoalan-persoalan di masing-masing ke­menterian bisa diatasi. Nantinya akan ada satu kebijakan bulat dan terkoordinasi di bawah Presiden sehingga melalui Badan Pangan, misi kemandirian pangan nasional bisa dicapai dalam waktu lima sampai tujuh tahun mendatang.

Dwijono kemudian menyontohkan kelangkaan gula di pasaran sekarang ini. Pa­dahal setiap tahun Indonesia mengimpor gula rafinasi dan gula kristal putih di atas 3,5 juta ton atau mewakili 72 persen pasokan gula nasional.

“Ke mana itu larinya gula impor? Ini me­mang aneh. Pasar selalu dibanjiri gula impor yang mematikan industri gula nasional, tapi tiba-tiba menghilang seperti sekarang ini. Ma­salah ini selalu berulang tiap tahun,” katanya.

Akibat kelangkaan dan dan tingginya harga gula saat ini pelaku usaha mikro ke­cil dan menengah (UMKM) buah olahan Carica di kawasan wisata Dieng, Wonosobo, Jateng, mengeluh. Biasanya pelaku UMKM membeli gula pasir rafinasi di harga 56.000 rupiah per 50 kg kini melambung menjadi 770.000 rupiah per 50 kg.

Sebagaimana diketahui, 72 persen pa­sokan gula nasional berasal dari impor, baik itu impor gula rafinasi maupun impor gula kristal putih. Kemudian, 20 persen berasal dari total seluruh pabrik gula milik BUMN, yaitu PTPN, dan sisanya sekitar 8 persen dari swasta nasional. “Yang 72 persen lebih dari impor ini di mana barangnya? Saat pa­sar dibanjiri oleh rembesan gula impor baik rafinasi maupun gula kristal putih, kok ti­dak ada yang teriak, hanya petani tebu saja yang menjerit. Gula produksi nasional ini di-dumping oleh gula impor yang disubsidi secara langsung ataupun tidak langsung di negara asalnya,” katanya.

Menurutnya, sudah seharusnya peme­rintah turun tangan mengatasi hal ini kalau industri nasional tidak mau mati. Sudah se­harusnya pula pemerintah menjaga keaman­an pangan nasional dengan tidak bergantung impor. Ini baru gula, belum kebutuhan pokok lain, seperti garam, beras, dan gandum.

Kurangi Impor

Secara terpisah, Guru Besar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hi­dayat, mengingatkan pemerintah akan pen­tingnya mengurangi impor. Sebab, impor pangan Indonesia saat ini sudah menem­bus 15 sampai 20 miliar dollar AS atau seki­tar 60 persen bahan pangan kita berasal dari impor. Untuk negara berdaulat, batas tole­ransi impor bahan pangan hanya 20 persen.

Jangan seperti Singapura yang sebagian besar kebutuhan pangannya didatangkan dari Malaysia. Akibatnya, di saat pemerin­tah Malaysia melakukan lockdown seperti saat ini guna mengurangi penyebaran Co­vid-19, Singapura kewalahan.

Namun, ia bisa memaklumi jika Singapura kewalahan dengan lockdown yang dilakukan Malaysia mengingat negara pulau tersebut ti­dak mempunyai bahan pangan, tetapi tidak untuk Indonesia. “Indonesia negara agraris, kita punya banyak sekali bahan pangan, tidak boleh kebutuhan pangan kita tergantung ke­bijakan negara lain,” kata Ramdan.

Ia mengatakan langkah pembentukan Badan Pangan harus cepat diambil. Jadi­kan pandemi Covid-19 sebagai pelajaran berharga yang tidak boleh terulang di masa datang. “Di masa datang jangan ada lagi industri nasional dimatikan dengan kebi­jakan rent seeking, namun di saat kritis di­jadikan tumpuan nasional untuk mengatasi kekurangan pasokan. Jika itu diteruskan, berapa lama Indonesia bertahan dengan keamanan pangan,” ujar Ramdan.

Seandainya saja sudah mandiri pangan, Indonesia sudah bisa menghemat 15–20 miliar dollar AS per tahun. Kalau sekarang, mau tidak mau Indonesia harus pinjam dari luar negeri yang berakibat pada melemah­nya ekonomi Indonesia.

“Bayangkan jika 12 miliar dollar AS itu tidak digunakan pemerintah untuk mem­perkaya petani asing yang disubsidi negara­nya, tetapi digunakan petani Indonesia maka uang tersebut akan berlipat ganda setiap ta­hun karena uang tidak lari ke luar negeri, te­tap berada di Indonesia,” jelas Ramdan.

Menurutnya, yang harus dilakukan pe­merintah saat ini adalah kebijakan proak­tif yang membela dan melindungi industri nasional. Bukan dihancurkan dengan ban­jirnya impor. Memang impor dibutuhkan, tapi jangan berlebihan yang terus-menerus mematikan petani dan industri nasional. “Di mana-mana, negara eksportir mempro­teksi dan memberi subsidi pada petani dan industri mereka,” katanya.

Selama beberapa belas tahun terakhir, produksi nasional menurun terus dan im­por naik dari tahun ke tahun di hampir semua lini. Sampai-sampai, biji kopi dan singkong sekarang ini pun Indonesia harus impor. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum­nya dan jelas-jelas ini kebijakan yang me­rugikan petani dan industri nasional.

Yang dibutuhkan industri nasional harus menaikkan industri itu, bisa baik jika kebi­jakannya proaktif membela dan melindungi petani. Sebab, semua negara eksportir me­lakukan proteksi terhadap petani dan mem­beri subsidi pada petani dan industrinya.

“Di Indonesia bukan diproteksi malah di­hancurkan dengan banjir impor. Memang im­por dibutuhkan, tapi jangan dilebihkan yang terus-menerus mematikan petani dan indus­tri nasional,” kata Ramdan. n YK/SB/AR-2

Klik untuk print artikel

View Comments

jessi
Jumat 20/3/2020 | 12:28
Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik Net sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik Net paling best ya guys...

Submit a Comment