Audit BPK Selesai, RJ Lino Diperiksa Selama 12 Jam | Koran Jakarta
Koran Jakarta | June 5 2020
No Comments
Kasus QCC I Pengusutan Sempat Terhenti sejak 2015

Audit BPK Selesai, RJ Lino Diperiksa Selama 12 Jam

Audit BPK Selesai, RJ Lino Diperiksa Selama 12 Jam

Foto : ANTARA/SIGID KURNIAWAN
A   A   A   Pengaturan Font
KPK sudah menerima audit kerugian negara dari BPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat RJ Lino.

 

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino, dalam kasus dugaan ko­rupsi pengadaan quay contain­er crane (QCC) di Pelindo II. RJ Lino tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis (23/1).

“Ini proses yang harus diha­dapi. Ya saya akan hadapi itu. I know what i’m going,” ucap RJ Lino di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1).

RJ Lino keluar Gedung KPK pukul 21.45 WIB, hampir 12 jam ia diperiksa penyidik KPK. RJ Lino enggan merincikan apa saja yang dikonfirmasi penyi­dik terhadap dirinya. Namun, ia berharap dengan adanya proses penyidikan ini dapat memperjelas statusnya sebagai tersangka yang telah genap empat tahun.

“Saya tidak bisa jawab (soal kerugian negara), itu kan tugas di institusi lain. Yang jelas apa yang ditanyakan sudah saya jawab semua,” kata RJ Lino se­usai pemeriksaan.

Lebih lanjut, ia membe­berkan aset perusahaan yang ia untungkan selama menja­bat sebagai Dirut Pelindo II. Menurutnya, pada saat dirinya menjabat, negara malah diun­tungkan bukan dirugikan.

“Saya masuk Pelindo aset 6,5 triliun rupiah, waktu saya berhenti aset Pelindo itu 45 triliun rupiah selama 6,5 ta­hun. Artinya, saya bikin kaya perusahaan itu berapa kali? Saya ikutin saja bagaimana prosesnya. Saya cuma bilang, kalian bisa nilai sendiri siapa yang menguntungkan negara? Apa pun saya ikuti penyidikan,” katanya.

Bawa Tas Besar

Saat diperiksa KPK, RJ Lino membawa satu tas besar yang berisi sejumlah dokumen ter­kait. Dokumen itu, katanya, un­tuk menjadi bahannya dalam menjawab pertanyaan penyidik, mengingat kejadian itu telah terjadi 10 tahun terakhir.

KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan 3 QCC oleh PT Pelindo II sejak Desember 2015. Tapi sampai saat ini RJ Lino belum ditahan dan diadili. KPK menduga RJ Lino menyalahgunakan we­wenangnya sebagai direktur utama dengan menunjuk lang­sung PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery dari Tiongkok se­bagai penyedia tiga unit crane tersebut di Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak. Penyidik KPK berpendapat, pengadaan itu tidak disesuai­kan dengan persiapan infra­struktur yang memadai sehing­ga menimbulkan inefisiensi.

Pengusutan kasus ini sem­pat terhenti sejak 2015. Ketika menetapkan RJ Lino sebagai tersangka, pimpinan KPK periode 2011–2015 mengaku su­dah mengantongi alat bukti yang cukup. Tetapi, pemeriksaan terganjal soal penghitungan kerugian negara akibat kasus itu. Ketika jaksa mau masuk ke pengadilan, dia harus meng­hitung secara pasti berapa yang paling eksak kerugian negaranya. Karena itu, KPK harus menunggu hasil audit dari BPKP.

Tapi, audit BPKP tak kun­jung selesai. Proses hukum Lino menjadi tersendat. Lalu, pimpinan KPK periode 2015– 2019 mengalihkan tugas peng­hitungan kerugian negara dari BPKP kepada BPK. Sayangnya, penghitungan kerugian negara mandek lagi di BPK lantaran tidak ada dokumen pemband­ing dan pemerintah Tiongkok tidak kooperatif memberikan dokumen tersebut.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri, mengatakan kini KPK sudah menerima audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II ini. Audit kerugian negara dari BPK itu sedang dipelajari KPK. ola/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment