Koran Jakarta | November 13 2018
No Comments
Penegakan Hukum - Jaksa KPK Tolak Permohonan “Justice Collaborator”

Zumi Zola Dituntut Delapan Tahun Penjara

Zumi Zola Dituntut Delapan Tahun Penjara

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
USAI DITUNTUT - Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola, meninggalkan ruangan seusai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/11). Zumi dituntut delapan tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider enam bulan penjara.
A   A   A   Pengaturan Font
Tuntutan lainnya, jaksa KPK meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi Zola selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

JAKARTA – Gubernur Jambi non-aktif, Zumi Zola, dituntut delapan tahun kurungan penjara dan denda pidana satu miliar rupiah dengan subsider enam bulan penjara. Zumi menjadi terdakwa kasus dugaan menerima gratifikasi dan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zumi Zola delapan tahun penjara pidana denda satu miliar rupiah dengan subsider enam bulan penjara,” ujar jaksa KPK, Iskandar Marwanto, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/11). Menurut jaksa, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari 40 miliar rupiah.

Zumi juga disebutkan menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura. Selain itu, satu unit Toyota Alphard. Jaksa menyebutkan, Zumi juga menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah, sebesar 34,6 miliar rupiah. Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar 2,7 miliar rupiah, uang 147.300 dollar AS, dan satu unit Toyota Alphard.

Menurut jaksa, Zumi menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar tiga miliar rupiah dan 30.000 dollar AS serta 100.000 dollar Singapura. Zumi juga disebutkan menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dia dan keluarganya.

Dalam kasus ini, menurut jaksa, Zumi menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total 16,34 miliar rupiah.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

Kemudian, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ( RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018.

 

Tidak Penuhi Syarat

 

Selain itu, Jaksa KPK menolak permohonan “justice collaborator” yang diajukan terdakwa Zumi Zola. Jaksa menilai Zumi tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

“Bahwa terdakwa adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara, baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018,” ujar jaksa Arin Karniasari saat membacakan amar tuntutan.

Menurut jaksa, keterangan yang disampaikan Zumi dalam penyidikan dan persidangan juga belum signifikan untuk membongkar pelaku atau kasus korupsi lainnya.

“Apabila keterangan terdakwa tersebut cukup berguna untuk pembuktian perkara lainnya yang dilakukan di kemudian hari, maka terhadap terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan surat keterangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” papar jaksa.

Tuntutan lainnya, jaksa KPK meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya. Menurut jaksa, pencabutan hak politik untuk menghindari potensi jabatan kepala daerah kembali dipegang oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat tindak pidanakorupsi. 

 

Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment