Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Kasus Suap

Zumi Sengaja Karang Cerita untuk Menakuti Anggota DPRD

Zumi Sengaja Karang Cerita untuk Menakuti Anggota DPRD

Foto : ANTARA/Muhammad Adimaja
Hadiri Sidang - Gubernur Jambi (non aktif), terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola (kiri), menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/9).
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Gubernur Jambi non-aktif, Zumi Zola, terdakwa kasus gratifikasi dan dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, membenarkan pernah memberitahu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jambi bahwa akan ada operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Namun, kata Zumi, saat itu dia berbohong.“Tidak ada KPK telepon ada OTT, saya saja yang sengaja ingin nakut-nakutin DPRD,” ujar Zumi saat ditemui usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/9).


Dalam perkara ini, KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi senilai 40,44 miliar rupiah dan 177.300 dollar AS dari para rekanan terkait sejumlah proyek di pemerintahan Provinsi Jambi.

Zumi diduga menerima gratifikasi dari tiga orang dekatnya, yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Arfan, Apif, dan Asrul Pandapotan Sihotang selaku mantan bendahara dalam tim kampanye Zumi saat maju dalam Pemilihan Gubernur Jambi.


Selain itu, KPK juga mendakwa Zumi Zola melakukan atau ikut serta memberikan janji kepada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi, uang antara 200 juta–250 juta rupiah per anggota. Menurut Jaksa, uang tersebut diduga untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi.


Menurut Zumi, saat itu KPK memang menghubunginya untuk mengingatkan legislatif dan eksekutif agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. “Yang ada waktu itu hanya laporan periodik KPK untuk mengingatkan pemerintahan dan DPRD,” ujarnya.


Zumi mengaku upayanya menakut-nakuti anggota DPRD itu bertujuan agar mereka tidak lagi meminta jatah uang ketuk palu. Tetapi peringatan itu ternyata tidak manjur. “Tapi tetap tidak ampuh, kan kena OTT,” ujarnya.


Sebelumnya, saat memberi kesaksian, Ketua DPRD Jambi, Chornelis Buston, menyebutkan bahwa Zumi sudah mengetahui akan adanya OTT DPRD Jambi. “Pada awal Oktober 2016, Pak Gubernur ditelepon oleh pencegahan KPK,” ujarnya. mza/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment