Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Birokrasi Pemerintahan

Wujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Wujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Foto : ISTIMEWA
Tjahjo Kumolo, Menpan RB
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Di era digital sekarang ini dan ke depannya peran teknologi dan informasi menjadi sangat vital. Termasuk dalam sistem pemerintahan. Karena itu, di era pemerintahan Presiden Jokowi, sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah satu fokus yang akan dibangun.

“Sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah satu bagian dari lima prioritas kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yakni terkait dengan reformasi birokrasi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (6/11).

Menurut Tjahjo, Presiden Jokowi ingin birokrasi di Indonesia cepat dalam melayani dan memberi izin. Serta bisa merubah pola pikir linier, monoton dan terjebak dalam zona nyaman. Birokrasi harus menjadi mesin organisasi yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. “Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dikuatkan. Dan ini bisa dicapai melakukan transformasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi” ujarnya.

Delapan area perubahan reformasi birokrasi itu sendiri lanjut Tjahjo adalah pengawasan, akuntabilitas, sumber daya manusia aparatur, kelembagaan, tata laksana, pelayanan publik, manajemen perubahan dan peraturan. Diharapkan dengan pema n f aat a n teknologi, informasi dan komunikasi, bisa mendorong pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. “Bisa mendorong pemerintahan yang efektif dan efisien. Serta bisa mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas lagi” katanya.

Tjahjo menambahkan, di era globalisasi seperti sekarang ini, bahkan ke depannya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh yang luar biasa dalam segala sendi kehidupan.

Termasuk mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini pula yang akan diwujudkan pemerintah. Yakni mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. “Mau tak mau pemerintah harus melakukan transformasi digital melaui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi,” kata mantan Sekjen PDIP tersebut.

Tjahjo kemudian memaparkan indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018.

Menurutnya dari hasil evaluasi SPBE yang dilakukan DPR Kemenpan terhadap 616 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, indek SPBE nasional masih di bawah target. Target SPBE nasional sendiri yakni 1,98. Lalu target indek SPBE yang baik adalah 2,6. ags/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment