Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Sektor Pertanian - Hindari Perbedaan Data Antarlembaga Pemerintah

Wujudkan Satu Data Pertanian

Wujudkan Satu Data Pertanian

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Penyempurnaan data pertanian sangat penting untuk acuan dalam menentukan program pertanian yang lebih nyata bagi ketahanan pangan nasional.

JAKARTA – Dewan men­desak Kementerian Pertanian untuk menjadikan data sebagai rujukan utama pembangun­an sektor pertanian ke depan. Langkah pemerintah tersebut dinilai sangat tepat mengingat pertanian merupakan sektor strategis dalam memperkuat ekonomi negara.

“Kita tunggu di 1 Desember mendatang. Sebab bagi DPR, data ini sangat penting karena data yang tidak bener bisa me­nyebabkan perencanaan dan programnya tidak bener. Te­tapi dengan data yang benar, kita bisa memulai pekerjaan yang baik dan mencapai kiner­ja yang baik,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Jo­han, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/11).

Dia mengatakan perbedaan data seperti yang terjadi pada beberapa tahun lalu tidak bo­leh terulang di tahun menda­tang. Menurut dia, jika hal itu terjadi maka sektor pertanian Indonesia hanya akan menjadi tontonan yang tidak memberi­kan hasil optimal.

“Jangan ada lagi perbedaan antara yang dirilis BPS dengan apa disampaikan Kementerian Pertanian. Beda juga dengan apa yang disampaikan men­teri perdagangan, kemudian dengan kementerian lain dan lembaga lain,” katanya.

Menurut Daniel, gerakan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang mengawali pekerjaanya dengan peram­pungan data memang wajib di­lakukan karena ke depan akan menjadi modal kuat dalam menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Dengan data, Pak Mentan akan punya dasar yang kuat un­tuk melakukan perencanaan pembangunan lima tahun ke de­pan. Kemudian, beliau akan tahu seperti apa penerapan teknologi yang harus diterapkan,” katanya.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Lim­po, mengajak seluruh anggota DPR di Komisi IV untuk menye­lesaikan persoalan pertanian secara bersama-sama. Langkah ini perlu dilakukan untuk me­wujudkan ketahanan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan perut 267 juta pen­duduk Indonesia.

“Saya berharap kerja sama dengan DPR berlangsung masif. Sebab sektor pertanian adalah sektor yang menjadi ke­kuatan dan daya tahan sebuah negara. Saya juga memastikan bahwa kehadiran saya harus membawa tekad kuat agar per­tanian ini menjadi lebih baik,” tukasnya.

Program 100 Hari

Syahrul Yasin Limpo mem­buat gebrakan pada program 100 hari kerjanya. Dia mengaku langkah awal yang akan di­lakukan adalah membuat vali­dasi data menjadi satu pintu. Melalui data, ujar dia, semua kebijakan dan perencanaan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dia pun menegaskan bahwa persoalan data harus mengacu pada lembaga negara yang sah dan mengikat dengan undang-undang seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, kata Syahrul, tidak boleh ada satu lembaga atau kementerian yang saling mengeluarkan data.

Langkah Syahrul da­lam menyelesaikan persoal­an data mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali dari Menteri Perta­nian periode 2014–2019, Andi Amran Sulaiman.

Dalam acara serah terima jabatan beberapa waktu lalu, Amran mengatakan bahwa perbaikan itu sangat tepat ka­rena bisa membawa sektor per­tanian menjadi lebih kuat.

ers/E-12

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment