Koran Jakarta | April 29 2017
No Comments
Pilkada DKI l Pemerintah Diminta Awasi Lebih Ketat Distribusi Suara

Waspadai Mobilisasi Pemilih untuk Kecurangan

Waspadai Mobilisasi Pemilih untuk Kecurangan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI harus lebih cermat lagi mengenai pencetakan surat suara.

JAKARTA Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengingatkan untuk mewaspadai muncul mobilisasi pemilih untuk berbuat curang.

Demikian dikatakan Divisi Pendidikan Politik Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Nayla Indah, di Jakarta, Minggu (19/3). 

Nayla menjelaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengevaluasi, berdasarkan hasil temuannya pada 15 Februari 2017, banyak TPS yang melanggar ketentuan ketersediaan surat suara yaitu DPT, kurang lebih 2,5 persen. Sehingga menyebabkan kekurangan dan kelebihan surat suara. 

“Temuan Bawaslu misalnya, terdapat di 60 TPS, 6 TPS kekurangan surat suara, 28 TPS kelebihan surat suara, dan 26 TPS yang tempat pembagian surat suaranya,” ujarnya. 

Masih menurut Bawaslu, lanjut Nayla, jika DPT dibandingkan dengan suara yang dicetak dan terdistribusikan, maka Jakarta Selatan penyumbang surat suara berlebih, sekitar 4.364 lembar. Lalu Jakarta Timur dengan 2.823 lembar, Jakarta Utara 1.624 lembar, Jakarta Pusat 710 lembar, Kepulauan Seribu 18 lembar, dan sebaliknya Jakarta Barat kekurangan surat suara 1.122 lembar. Kasus kelebihan maupun kekurangan surat suara diharapkan tidak terjadi lagi di putaran dua. 

KIPP memberi beberapa catatan, antara lain, Pertama, KPU DKI harus lebih cermat lagi mengenai pencetakan surat suara. Menurut Nayla, DPT yang sudah ditetapkan plus 2,5 persen, harus diperhatikannya dengan cermat. Begitupun pergerakan surat suara dari pabrik percetakan ke KPU provinsi, kabupaten hingga ke tingkat kelurahan sampai TPS-TPS. 

Semua itu harus benar-benar dicermati dabln dijaga ketat. Karena tidak tertutup kemungkinan pada tahap ini kerawanan atau kecurangan dapat saja terjadi. Bawaslu DKI dan jajarannya pun tidak bisa berdiam diri, harus melakukan langkah-langkah preventif strategis.

Politik Uang

Kedua, awal Maret lalu, Plt Gubernur DKI Jakarta Soemarno mengatakan masih ada 59.911 warga Jakarta yang belum terekam e-KTP nya. Dengan banyaknya kelebihan surat suara kata Nayla, kejadian ini perlu diantisipasi, diwaspadai, dicermati serta diawasi. 

Menurut Nayla, tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada DKI putaran pertama harus diapresiasi. Tetapi, di sisi lain, apakah partisipasi tersebut adalah sebuah mobilisasi pemilih yang memang punya hak pilih dan mobilisasi pemilih fiktif yang harus diantisipasi pada putaran kedua.

Sebab kata dia, pola-pola tersebut sudah terjadi di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Faktanya, jika dihitung, selisih DPT dengan DPTb terbilang tinggi di atas 3 persen. 

Di Jakarta Barat khususnya di Cengkareng, DPT tercatat sebanyak 173.905. Sementara DBTb sebanyak 11.924, 3.30. Di wilayah lainnya seperti Kalideres, Grogol, Kembangan, Cempaka Putih, Kemayoran, Tanah Abang, Jagakarsa, Pancoran, Pesanggrahan dan lainnya, juga sama. 

Ketiga, cara-cara politik uang juga dapat mendorong mobilisasi pemilih, sehingga surat keterangan yang jauh dari tempat tinggalnyapun dikejar.

Nayla menambahkan, banyaknya pemilih pada hari H yang meminta surat keterangan pada hari yang sama adalah hal yang janggal, karena banyak prosedur yang harus dilewati, dan memakan waktu yang banyak. 

Sedangkan waktu memilih hanya satu jam, yakni dari jam 12.00 hingga jam 13.00. Belum lagi jumlah pemilih DPTb yang tidak memiliki e-KTP jumlahnya banyak. Oleh karena itu manajemen Disdukcapil terhadap potensi pemilih yang tidak memiliki e-KTP, yang terbilang besar belum terekam harus diantisipasi dari sekarang. ags/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment