Koran Jakarta | September 21 2018
No Comments
Sengketa Lahan l BPPN Didesak untuk Mengevaluasi Penerbitan Sertifikat

Warga Pulau Pari Tuntut Keadilan

Warga Pulau Pari Tuntut Keadilan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Masyarakat Pulau Pari kecewa dengan tindakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai lamban dan tidak mendukung perjuangan warga Pulau Pari untuk mempertahankan tanahnya.

 

JAKARTA - Sengketa lahan antara PT Bumi Pari Asri dengan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta semakin rumit dan belum ada tanda-tanda reda. Perusahaan mengklaim telah memiliki bukti yang sah berupa sertifikat tanah, sedangkan warga mengklaim bahwa Pulau Pari adalah tanah leluhur mereka.

Salah seorang tokoh masyarakat Pulau Pari, Mustaghfirin, mengakui bahwa tanah tersebut memang bukan milik mereka. Namun, dengan adanya makam para leluhur mereka di Pulau Pari, sudah cukup mengantarkan mereka untuk melawan ketidakadilan. Oleh karenanya dinilai tidak adil jika pada akhirnya mereka tersingkir dari Pulau Pari.

“Memang itu bukan tanah milik kami, tetapi kita menuntut keadilan. Pertanyaannya, mengapa tidak dari dahulu saja dia (perusahaan) mengklaim tanah tersebut milik mereka,” ujarnya di depan Gedung Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta Selatan, Kamis (6/9).

Sementara itu, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, nama-nama perusahaan yang membeli tanah dari orang-orang asli Pulau Pari adaa, tetapi nama-nama pihak yang menolak tidak pernah tercatat di Kelurahan.

Menanggapi hal tersebut Mustaghfirin mengatakan, bahwa pihak-pihak yang menerbitkan sertifikat kepada perusahaan menunjukan ketidakadilannya. “Jelas tidak adil kepada pihak yang bersangkutan (yang menerbitkan sertifikat tersebut). Karena mereka menerbitkan itu sangat tidak berdasarkan sekali, seperti penyalahgunaan wewenang, pengabaian hukum, dan lain-lain,” katanya.

Ia juga mempertanyakan pemerintah yang tidak mengeluarkan sertifikat kepada warga Pulau Pari, padahal lanjut dia, warga sudah menduduki Pulau Pari sudah ratusan tahun.

“Kenapa kita tidak diberikan sertifikat oleh pemerintah? Kan kita sudah berada di Pulau Pari sudah ratusan tahun,” lanjutnya.

 

Rekomendasi Ombudsman

Dahulu, kata dia, para warga Pulau Pari memiliki bukti yang sah seperti girik, namun diminta oleh pihak kelurahan dengan dijanjikan akan diganti dengan sertifikat.

“Kita berharap kasus ini berpihak pada kita. Kan sebelumnya Ombudsman juga mengatakan bahwa ada mal-administrasi yang dilakukan oleh perusahaan,” tandasnya.

Seiring berjalannya waktu, lahan di Pulau Pari diklaim PT Bumi Pari Asri berdasarkan bukti berupa sertifikat tanah. Warga pun berusaha meminta bantuan mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Sayangnya, warga tidak mendapatkan jawaban memuaskan. Bahkan warga yang berusaha melakukan perlawanan, justru harus berakhir di meja hijau.

Mustaghfirin mencontohkan bahwa nasib Sulaiman yang menjadi terdakwa adalah akibat membantu warga Pulau Pari.

Padahal Sulaiman selain dikenal sebagai Ketua RW, hanya lah seorang pengelola homestay milik orang lain.

Sebelumnya, Ombudsman menyatakan, terjadi maladministrasi dalam penerbitan 62 lembar Surat Hak Milik (SHM) dan 14 lembar Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan di Kelurahan Pulau Pari yang diterbitkan BPN pada tahun 2014-2015.

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Rehwinda Naibaho membeberkan, pada 9 April 2018, Ombudsman telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang menyebutkan ada maladministrasi dalam penerbitan sekitar 76 sertipikat lahan di Kelurahan Pulau Pari. Antara lain, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenangan, dan pengabaian kewajiban hukum.

“Ombudsman memberikan waktu dua bulan untuk BPN (Badan Pertanahan Negara) melakukan tindakan korekrif. Namun BPN tetap menyatakan, sertipikat yang mereka terbitkan tidak mal. 

 

pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment