Koran Jakarta | May 19 2019
No Comments
Polusi Udara l LBH Jakarta Buka Gugatan Masyarakat Terkait Udara Jakarta

Warga Ikut Andil Kotori Jakarta

Warga Ikut Andil Kotori Jakarta

Foto : Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Data Kementerian Lingkungan Hidup, udara Jakarta sudah di bawah ambang batas minimal.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengakui buruknya kualitas udara di Jakarta. Menurutnya, udara kotor itu disebabkan oleh seluruh elemen masyarakat di Ibu Kota.

“Iya nggak apa-apa sih. Memang kotor, yang mengotori kita semua. Jadi memang harus ada perubahan, kan yang ngotorin bukan PNS,” ujar Anies kepada wartawan, di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/4).

Saat ini, ungkap Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan upaya penurunan gas emisi di ruang udara Ibu Kota. Namun, Anies mengaku tidak akan mengungkapkan upaya penurunan emisi itu secara parsial.

“Kalau sudah lengkap semua, baru kita umumkan. Kita sedang menyusun sampai rencana teknisnya. Untuk kita bisa punya udara yang lebuh bersih. Kaitannya dengan apa, kaitan dengan kendaraan bermotor,” kata Anies.

Dia mengatakan, salah satu sumber terbesar polusi di Jakarta adalah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Untuk itu, pihaknya akan mengonversikan kendaraan umum di Jakarta agar beralih ke sumber energi listrik sebagai penggeraknya.

“Ke depan, kita arahkan tidak lagi menggunakan sumber energi yang polusinya tinggi. Kita malah ingin bebas polusi, mulai pekan depan Transjakarta sudah mulai menggunakan bis listrik, ke depannya kita akan menggunakan bis listrik,” tegas Anies.

Diakuinya, pengalihan kendaraan bermotor menggunakan kendaraan listrik memerlukan strategi yang komprehensif. Terlebih, katanya, penggunaan kendaraan bermotor akan dikendalikan masalah pembuangan gas emisinya.

“Tapi kendaraan itu harus ada pengendalaian. Kalau pengendalian rame kan itu, saya nggak mau parsial. Harus mulai semuanya, kendaraan publik dilakukan, juga kendaraan milik swasta. intinya bukan pada volume kendaraan, tapi pembuangannnya,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Kabid Advokasi dan Pengacara Publik LBH Jakarta, Nelson Simamora, mengakui pihaknya mulai membuka pos gugatan masyarakat terkait udara Jakarta. Dia mengatakan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, udara Jakarta sudah di bawah ambang batas minimal.

“Ada banyak sumber parameter, CO2 , SP2, Co, debu, timah, hidro karbon, dan kemudian salah satu polutan paling berbahaya yang menjadi ancaman udara Jakarta adalah Particulate Matter (PM) 2.5,” kata Nelson

Diketahui, PM 2.5 adalah materi partikulat yang menjadi polutan udara, bila kadarnya melebihi batas maka berbahaya bagi kesehatan manusia. Data resmi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukan angka rata-rata tahunan PM 2.5 sudah melebihi ambang batas baku mutu udara ambien nasional yaitu 34.57 ug/m3.

Berdasarkan data KLHK tahun 2018, lanjut Nelson, ada 196 hari tidak sehat di Jakarta karena udara tercemar. Hal ini berdampak langsung khususnya pada kesehatan saluran pernafasan, seperti infeksi saluran pernafasan (ISPA), jantung, paru-paru, resiko kematian dini, sampai kanker karena senyawa-senyawa yang terkandung dalamnya.

Pengacara Publik LBH lainnya, Ayu Eza Tiara, mengatakan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebab, kata Ayu, udara kotor itu tidak hanya menimbulkan sakit bagi warganya, namun masyarakat pun harus mengeluarkan uang begitu banyak untuk berobat.

“Siapa aja yang digugat? Rencananya tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tapi juga Pemprov Jawa Barat dan Banten. Karena permasalahan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di sana,” imbuhnya. pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment