Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Pilkada Maluku Utara

Warga di 6 Desa di Halut Telah Mencoblos

Warga di 6 Desa di Halut Telah Mencoblos

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang juga Sekretaris Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan warga di enam desa di Halmahera Utara (Halut) yang diisukan belum mencoblos, tidak tepat. Sebab sebagian besar mencoblos. Penjelasan Akmal tersebut menjawab informasi bahwa ribuan warga di 6 desa di Halmahera Utara belum memilih karena tak mau dimasukkan kedalam Kabupaten Halmahera Utara.

Menurut Akmal pemungutan suara di enam desa, memang jadi pantauan tim monitoring Pilkada Kemendagri. “Pemantauan kita di Maluku Utara terutama yang terkait kasus Halmahera Utara, pada tanggal 26 Juni 2018 atau H-1 telah dilakukan rapat kordinasi yang difasilitasi oleh Kapolda yang dihadiri Danrem, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Bawaslu Maluku Utara, tim kampanye masing-masing calon, perwakilan dari enam desa di Halmahera Utara,” kata Akmal, di Jakarta, Selasa (10/7).

Dalam pertemuan itu lanjut Akmal, telah ada beberapa hal yang disepakati. Pertama, telah ada upaya menjamin terlaksananya penggunaan hak pilih msyarakat pada 27 Juni 2018 di 6 desa pada Pilgub Maluku Utara 2018. Dan disepakati, hasil pemungutan dan penghitungan suara 6 desa setelah diterima PPS akan langsung disampaikan ke KPU Provinsi Maluku Utara.

“Tapi pada hari H pelaksanaan pemilihan di 6 desa dimaksud ternyata tidak berjalan sebagaimana kesepakatan yang ada karena masyarkat yang pro kabupaten Halmahera Barat,” kata Akmal. Mereka, kata Akmal tetap menolak menggunakan hak pilihnya sepanjang masih dilayani KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Jumlah total pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari enam desa sebanyak 5107 pemilih. Saat hari H pemungutan suara, sebagian dari pemilih di enam desa, menunaikan hak pilihnya. Jadi tidak benar, jika semua menolak mencoblos. “Yang gunakan hak pilih di enam desa dari total jumlah pemilih yang tercatat di DPT sebanyak 2367 orang. Yang tidak milih sebanyak 2740 pemilih,” kata Akmal.

Tak Diulang

Sementara itu anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi ketika dimintai tanggapannya mengatakan, KPU sepenuhnya menggunakan data administrasi pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri.” Kalau masalahnya terkait itu hak suara penduduk Halmahera, maka solusinya ada di Kementerian Dalam Negeri,” katanya, Senin.

Pramono menegaskan, tidak perlu lagi pencoblosan ulang di Halmahera bagi yang belum mencoblos, “Ya gak perlu. Kan mereka sudah masuk dalam DPT. Sudidakh diberikan pemberitahuan memilih. Kalau mereka tdk bersedia menggunakan hak pilih, dengan alasan apapun, ya gak masalah. Karena memilih hukumnya adalah hak, bukan kewajiban,” paparnya. ags/AR-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment