Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments

Wajah Hakim Kita

Wajah Hakim Kita

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali operasi tangkap tangan ( OTT). Kali ini terhadap penyelenggara negara di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Hingga Selasa (28/8), setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Mereka termasuk, empat hakim dan dua panitera diduga kolusi dan suap terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Medan.

Hakim yang ditangkap adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo. Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan. Hakim Sontan Meraoke Sinaga dan hakim ad hoc tipikor Merry Purba. Sementara itu, panitera yang turut ditangkap adalah Elpandi dan Oloan Sirait.

Keterlibatan hakim dan panitera dalam dugaan kasus suap ini seperti tongkat membawa rebah. Hakim yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan malah terlibat pelanggaran hukum. Mereka merekayasa keputusan pengadilan demi segepok uang.

Publik berharap penangkapan penegak hukum ini dapat menjadi batu pijakan untuk membersihkan lembaga peradilan dari tangan-tangan pengadil yang kotor. Para pencari keadilan benar-benar sudah muak dengan perilaku amoral, tidak terpuji para penegak keadilan ini.

Timbangan keadilan yang seyogianya menjadi sakral bagi para pencari keadilan, justru diubah menjadi alat permainan hakim. Inilah potret suram lembaga penegak keadilan saat ini. Uang dan harta telah membutakan mata hati para penegak hukum.

Untuk menyelamatkan lembaga peradilan dari gerusan perilaku amoral oknum hakim nakal ini, masyarakat diharapkan untuk tidak bosan-bosannya ikut mengawasi jalannya praktik hukum di pengadilan. Sekecil apa pun indikasi praktik mafia hukum, harus dibongkar.

Pola rekrutmen hakim termasuk hakim agung, jaksa, dan aparat hukum yang lain, sudah saatnya diubah total. Moralitas dan sikap religius, haruslah dijadikan salah satu unsur penting yang menjadi pertimbangan dalam merekrut. Jika tidak, hakim-hakim yang tidak bermoral tetap akan menguasai palu pengadilan.

Negeri ini membutuhkan hakim-hakim dan aparat penegak hukum berintegritas dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kita tidak butuh hakim pecundang, amoral, gila harta, dan mata duitan.

Kasus penangkapan hakim dan panitera seperti di Medan ini masih akan terus terjadi di dunia peradilan, selama moral hakim atau penegak hukum tidak dibenahi hingga ke akar. Meski sudah banyak penegak hukum tertangkap KPK, tidak menimbulkan efek jera menerima suap atau korupsi. Mata hatinya sudah buta, gelap dan mau diperhamba uang.

Tertangkapnya hakim dan panitera ini juga menunjukkan, keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia sudah menjadi komoditas dagang yang sangat menggiurkan hasrat busuk mereka. Oknum-oknum yang berkecimpung di dunia peradilan itu sudah buta nuraninya. Asal ada uang, semua bisa diatur.

Publik turut mempertanyakan reformasi yang dijalankan Mahkamah Agung, mengingat seringnya suguhan berita penegak hukum, termasuk oknum hakim ditangkap KPK. Berapa banyak lagi oknum hakim yang akan tertangkap KPK?

Publik mengingatkan, penyebab paling parah kekacauan hukum karena moral dan etika penegak hukum, sehingga terjadi jual beli keadilan. Etika harus menjadi sumber kekuatan dalam sistem hukum Indonesia.

Pelanggaran kode etik oleh para hakim harus mendapat penanganan serius dan tidak bisa terus dibiarkan. Jika etika dijadikan sumber kekuatan dalam sistem hukum, kita tidak akan mendengar lagi ada hakim atau penegak hukum terlibat korupsi, apalagi sampai terkena OTT KPK.

Persoalan etika hakim juga berhubungan erat dengan dengan profesionalitas dan integritas hakim secara pribadi. Pelanggaran etika oleh hakim menunjukkan kurangnya profesionalitas dan integritas moral mereka. Ini tentu akan semakin memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment