Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Pengelolaan Anggaran I Beban Utang Juga Berasal dari Utang Pemerintahan Sebelumnya

Utang Tak Produktif, RI Terus Gali Lubang Tutup Lubang

Utang Tak Produktif, RI Terus Gali Lubang Tutup Lubang

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

>> Pertumbuhan pendapatan negara tak mampu kejar pertumbuhan kewajiban utang.


>> Tanpa reformasi struktural maka utang yang besar akan melanggengkan ketimpangan.

 

JAKARTA – Defisit keseimbangan primer yang terus berlangsung sejak 2012 mengindikasikan utang pemerintah belum digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan pendapatan untuk membayar kembali kewajiban utang.


Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan Indonesia setidaknya dalam lima tahun terakhir ini terperangkap dalam “gali lubang tutup lubang”, harus menarik utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama.

Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa negara tekor karena pendapatan negara tidak mampu menutup belanja negara, di luar kewajiban bunga utang. (Lihat infografis).


Peneliti Indef, Reza Akbar, menjelaskan defisit keseimbangan primer makin tinggi berarti pemerintah perlu dana tambahan yang berasal dari utang untuk menutup bunga utang. “Hal itu biasa disebut gali lubang tutup lubang,” kata dia, di Jakarta, Minggu (18/3).


Reza menambahkan pertumbuhan bunga utang sejak 2012 semestinya diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan negara yang lebih tinggi. Masalahnya, pertumbuhan pendapatan lebih rendah, dibandingkan dengan pertumbuhan belanja tiap tahun dan pertumbuhan pembayaran bunga utang. Di samping itu, utang pemerintah juga terus meningkat.


“Itu yang bikin masalah, sehingga bunganya itu semakin meningkat dan kita harus menerbitkan utang baru untuk membayarnya. Tapi, ini bukan hanya bunga utang tahun-tahun belakangan ini, ada beban utang pemerintahan sebelumnya yang harus kita bayar sampai sekarang,” ungkap dia.


Menurut dia, indikator paling riil dan konkret untuk mengukur kesehatan utang adalah neraca keuangan pemerintah. Makanya, ketika neraca keseimbangan primer defisit sudah pasti utang itu tidak produktif.


Artinya, kalau neraca keseimbangan primer defisit sama saja pertumbuhan penerimaan pemerintah justru menurun, tidak bisa mengejar pertumbuhan bunga dan belanja negara.

“Ketika modal yang berasal dari tambahan utang itu tadi dimasukkan ke dalam belanja pemerintah itu tidak menambah penerimaan, tapi malah penerimaannya semakin tekor. Kalau seperti itu, apa gunanya utang,” papar Reza.


Sebelumnya, sejumlah kalangan mengingatkan beban kewajiban utang Indonesia bakal meningkat, selain karena penambahan stok utang tiap bulan, juga akibat depresiasi rupiah yang akan menambah beban pembayaran utang luar negeri (ULN).


Beban utang pemerintah saat ini bisa dikatakan sudah lampu kuning dan tidak produktif karena tidak meningkatkan produktivitas negara sehingga bisa digunakan untuk membayar kembali kewajiban utang. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga akhir Februari 2017 menembus 4.035 triliun rupiah, naik 13,46 persen dalam setahun.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) mengungkapkan ULN Indonesia (pemerintah dan swasta) akhir Januari 2018 mencapai 357,5 miliar dollar AS, tumbuh 10,3 persen dalam setahun. Dari total ULN itu, 49 persen merupakan utang swasta.


Sangat Berisiko


Dihubungi terpisah, Direktur Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan utang yang sangat besar dalam struktur ekonomi yang timpang akan sangat berisiko.

Dia mengingatkan agar pemerintah hati-hati membandingkan rasio utang dengan produk domestik bruto (PDB). Sebab, PDB Indonesia banyak dibentuk oleh perusahaan swasta besar dari luar negeri yang menguasai tambang migas, batu bara, kehutanan, air, perkebunan, industri, keuangan, perdagangan, dan sebagainya.


“Tanpa reformasi struktural maka utang besar akan melanggengkan ketimpangan, oligarki, dan kebergantungan perekonomian. Kemiskinan dan ketimpangan akan jadi bom waktu,” tegas Awan.


Selain itu, lanjut dia, utang membuat kapasitas pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengikis kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan makin minim.


Awan mengungkapkan surat utang negara yang sekitar 40 persen dikuasai kreditur asing sangat berisiko jika terjadi gejolak keuangan global yang mendorong pelarian modal atau capital flight.

Akibatnya, Indonesia juga tersandera dengan kebijakan yang harus sejalan dengan jaringan modal internasional. Ini yang membuat selalu sulit mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan dan struktural. ahm/YK/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment