Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments

Utang BUMN Membengkak

Utang BUMN Membengkak

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang jumlah utang 143 perusahaan pelat merah hingga kuartal III 2018 mencapai 5.271 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 3,311 triliun rupiah disumbang dari BUMN sektor keuangan. Komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74 persen dari total utang.

Selain dari DPK, utang BUMN sektor keuangan tersebut disumbang dari cadangan premi, dan akumulasi iuran pensiun sebesar 335 triliun rupiah atau 10 persen.

Sementara itu, utang sektor nonkeuangan sebesar 1.960 triliun rupiah. Mereka adalah sektor listrik 543 triliun rupiah atau 28 persen dari total utang BUMN nonkeuangan. Lalu, BUMN sektor migas sebesar 522 triliun rupiah atau 27 persen, sektor properti dan konstruksi 317 triliun rupiah atau 15 persen.

Lalu, sektor telekomunikasi 99 triliiun rupiah atau 5 persen, sektor transportasi 75 triliun rupiah atau 4 persen, dan sektor lain-lain 403 triliun rupiah atau 20 persen dari total utang BUMN.

Jumlah utang BUMN tersebut naik. Dari data Kementerian BUMN, utang BUMN 2016 adalah 4.240 triliun rupiah, lalu 4.830 triliun rupiah di 2017, dan 5.271 triliun rupiah di September 2018. Kenaikan utang ini sejalan dengan peningkatan aset dan ekuitas BUMN.

Namun, Kementerian BUMN menyatakan, jumlah utang sebesar 5.271 triliun rupiah bukan utang riil. Sebab, jumlah utang BUMN menyertakan DPK perbankan BUMN, cadangan premi, dan utang lain yang sifatnya talangan. Memang, secara aktuaris, cadangan premi, utang pegawai, dan dana talangan memang dianggap utang. Tetapi secara riil, sifatnya tidak sama seperti pinjaman berbunga yang diberikan kreditur.

Itu artinya, pinjaman yang sifatnya talangan tidak dapat disebut sebagai utang riil, karena sifatnya sementara, dan ada jaminan pasti akan dibayar setelah proyek tuntas. Berdasarkan perhitungan Kementerian BUMN, sesungguhnya utang riil 143 perusahaan plat merah hingga kuartal III 2018 hanya 2.448 triliun rupiah.

Sah-sah saja pemerintah menafsirkan jumlah utang BUMN itu hanya 2.448 triliun rupiah. Namun, pemerintah juga mesti menjelaskan jumlah utang yang bertambah itu tidak mengganggu kesehatan BUMN.

Betapa tidak, karena beban BUMN sekarang tampak berat. Selain dituntut merealisasikan program pemerintah di bidang infrastuktur, BUMN juga ditargetkan menjadi perusahaan kelas dunia. Padahal, yang kita tahu kondisi perekonomian global sedang tidak pasti, biaya produksi mahal, ditambah lagi biaya utang juga meningkat.

Lagi pula, pemaksaan kehendak perusahaan negara untuk membangun dan berinvestasi sendiri dipastikan tak sanggup. Apalagi, untuk mencapai target investasinya tersebut, terpaksa BUMN harus memperbesar porsi utangnya, sehingga membengkak.

Tak anehlah jika kita mengingatkan agar BUMN menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang. Kita juga berharap agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Lagi pula, utang dalam denominasi valuta asing cukup riskan. Selain sangat bergantung sentiment global, dampaknya sangat berat jika BUMN mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi utang. Dengan kata lain, utang dengan mata uang asing sangat membahayakan ekonomi nasional, karena bisa terdampak dari pelemahan nilai mata uang rupiah.

Apalagi dengan situasi nilai mata uang yang bisa naik dan turun kapan saja tanpa dapat diprediksi. Untuk itu, alangkah baik pula jika BUMN memperkuat kemitraannya dengan swasta agar beban investasi dapat terbagi secara merata dengan investor atau swasta. Supaya dengan begitu jumlah utang bisa terus ditekan. 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment