Usulan Perludem Bisa Dimasukkan di RUU Pemilu | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments
Pesta Demokrasi | Keserentakan Pemilihan Umum Nasional Perlu Dievaluasi

Usulan Perludem Bisa Dimasukkan di RUU Pemilu

Usulan Perludem Bisa Dimasukkan di RUU Pemilu

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Publik diminta secara aktif memberikan masukan soal sistem pesta demokrasi untuk bisa dimasukkan dalam penyempurnaan RUU Pemilu.

 

JAKARTA – Usulan pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah dinilai menjadi alternatif untuk perbaikan sistem keserentakan pemilu. Komisi II DPR mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bahan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang menjadi target program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

“Kami berharap di awal tahun 2021 sudah selesai. Jadi, kami cukup mengapresiasi kalau berbagai pihak memberikan masukan. Nanti, kami kaji terus mana yang memang betul-betul cocok untuk mendorong pertumbuhan demokrasi Indonesia dan membangun sistem politik yang lebih baik,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, kepada Koran Jakarta, Kamis (13/2).

Mengingat kompleksitas Pemilu 2019, Doli menilai sistem keserentakan di pemilu nasional perlu dievaluasi. Terdapat banyak masalah di Pemilu 2019 yang ditimbulkan akibat sistem keserentakan dengan lima kotak suara.

“Pertama, membuat masyarakat kita menjadi rumit. Kedua, masing-masing kontestan, partai politik, dan calon presiden dirasa kurang maksimal menyampaikan pesanpesannya. Sebab, parpol juga merasa punya banyak tugas. Selain memenangkan dirinya, memenangkan parpolnya, juga memenangkan capresnya,” kata Doli.

Dapat Direalisasikan

Doli menilai dalam sistem tersebut membuat calon presiden memiliki keterikatan dengan partai politik. Sebab itu, dapat menimbulkan lobi-lobi politik yang dikhawatirkan dapat merusak demokratisasi. Cukup beralasan bila usulan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dapat direalisasikan.

Terlebih Perludem mengusulkan dalam pemisahan Pemilu tersebut diberi jeda dua tahun. Selain itu, Perludem pun mengusulkan pengaturan jadwal Pilkada serentak untuk dilakukan 2022. Itu juga wacana yang berkembang di Komisi II DPR.

“Sebetulnya bagi kepala daerah yang kemarin mengikuti Pilkada di tahun 2017 dan 2018 itu selesainya 2022 dan 2023. Cuma karena memang periode yang lalu mengesahkan ketentuan baru maka semua sepakat menyerentakkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kemudian dimundurkan. Memang saya kira beralasan kalau kita membuat di tahun 2024 jangan sekaligus serentak,” kata Doli.

Menurut Doli, jika di tahun 2024 dilakukan pemilu serentak nasional dan Pilkada serentak dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Kemarin saja banyak orang waktu pilpres dan pileg digabung sudah menimbulkan beberapa masalah, apalagi pemilu dengan pilkada dilaksanakan serentak, walaupun bulannya berbeda.

“Jadi, ada wacana untuk ditarik mungkin kalau dilanjutkan dengan konsep pemisahan nasional-daerah seperti yang disampaikan Perludem. Serentaknya mungkin kita buat di tahun 2027,” imbuhnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai usulan Perludem yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut perlu diuji dan dilakukan riset lebih lanjut. Dalam pengambilan keputusan, terlebih sistem pemilu, perlu dilakukan dengan penuh kehatihatian.

“Harus melihat secara komprehensif, karena ini terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Hemat saya, tergantung MK memutuskannya gimana. Tinggal menunggu saja, tinggal beradu argumen siapa yang dasarnya kuat,” kata Ujang.

Tak menutup kemungkinan, usulan Perludem tersebut akan menimbulkan permasalahan baru jika direalisasikan. Berkaca dari pengalaman lalu, sistem yang terhitung baru dirasa dapat memunculkan dampak negatif.

“Dulu pemilu serentak dianggap sebagai usulan yang bagus luar biasa. Sehingga MK memutuskan serentak. Faktanya pemilu jadi gaduh,” tuturnya. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment