Koran Jakarta | July 22 2017
No Comments
RUU Pemilu - Dana Saksi itu Tidak Lebih dari Anggaran Siluman

Usulan Dana Saksi Ditolak

Usulan Dana Saksi Ditolak

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Upaya menggerogoti keuangan negara kini tengah dilakukan dengan memasukkan usulan pemberian dana untuk membayar saksi dalam perhelatan Pemilu serentak 2019.

Jakarta – Wacana dana saksi dari APBN terus bergulir. Kalangan penggiat anti korupsi dan kepemiluan dengan tegas menolak wacana itu. Selain memberatkan anggaran negara, dana saksi dari APBN dianggap sebagai korupsi yang dilegalkan. “Dana saksi parpol jelasjelas tidak patut dan pemborosan,” kata peneliti Indonesian Budget Center (IBC), Roy Salam di Jakarta, Kamis (18/5). Menurut Roy, ide dana saksi partai ditanggung APBN harus ditolak.

Bahkan Roy melihat, ada upaya diam-diam dari DPR untuk menggolkan wacana itu. Faktanya ide tersebut sudah masuk dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR. “Anggaran untuk saksi parpol sudah diketuk sebesar 658,03 miliar rupiah,” kata Roy. Dengan tegas Roy mengatakan, wacana dana saksi partai dari APBN, tidak punya dasar hukum. Sebab baik itu regulasi partai maupun UU Pemilu, dengan jelas melarang subsidi APBN untuk anggota partai.

Roy heran, kenapa tiba-tiba itu muncul dan diam-diam dianggarkan. Memang lanjut Roy, dalam UU Partai, ada ketentuan pemberian subsidi APBN bagi partai. Tapi, itu diperuntukkan untuk pendidikan politik. Dan anggaran itu diberikan pasca pemilu dengan hitungan per satu suara. “Subsidi inipun hanya bisa diperoleh setelah parpol memenangkan kursi di DPR atau DPRD. Artinya, alokasi APBN atau APBD kepada parpol tidak dilakukan saat pemilu berlangsung, melainkan setelah pemilu selesai,” tuturnya.

Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan juga sependapat. Kata dia, tidak ada urgensinya saksi partai didanai oleh APBN. Bahkan Abdullah mengganggap dana saksi itu tidak lebih dari anggaran siluman. Karena itu dengan tegas ia menolak jika APBN sampai membiayai seluruh saksi partai. “Dana saksi parpol patut diduga sebagai dana siluman yang tiba-tiba disahkan, dan tidak jelas siapa yang mengusulkan,” kata dia.

Usulan pembiayaan saksi dalam pelaksanaan pemilu 2019 dari APBN memang muncul dalam pembahasan RUU Penyelenggaran Pemilu. Namun, besarnya kebutuhan tersebut yang mencapai sekitar 12 trilun rupiah tentu menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

Pemerintah Mengkaji

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah belum bersikap terkait dana partai. Pihaknya, masih akan mengkaji itu dan membicarakannya secara mendalam dengan Kementrian Keuangan.

Terlebih jumlah dana saksi itu sangat besar. Jika digabungkan dengan anggaran pemilu yang diajukan Bawaslu, jumlahnya mencapai belasan triliun. “Perlu kita diskusikan dulu dengan menteri keuangan karena jumlahnya besar itu sampai 12 triliun rupiah. Jadi belum (bersikap). Yang penting yang diajukan dari Bawaslu kan sudah ada itu,” ujar Tjahjo.

Pada prinsipnya saksi di setiap TPS merupakan relawan. Mereka berasal dari kader, atau simpatisan parpol, makanya tidak ada anggaran dari negara yang dialokasikan untuk membayar honor mereka. Namun mereka berjaga selama satu hari mengawasi pelaksanaan pemungutan suara sehingga butuh uang transport dan makan. Namun, bila itu dianggarkan, maka biaya pemilu akan sangat besar dengan estimasi 300 ribu rupiah per orang.

“Padahal, kadang saksi bisa lebih dari satu orang. Coba kalikan saja jumlah TPS se-Indonesia, berapa besar uang transport dan makan mereka harus disiapkan,” ujar dia. Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga sempat menyinggung soal wacana penambahan kursi DPRD. Terkait itu, sikap pemerintah sangat jelas, penambahan tidak diperlukan.

Hanya saja memang, ambang batas parlemen tidak berlaku bagi DPRD baik itu provinsi, kabupaten atau kota. Jadi, ambang batas hanya berlaku untuk DPR pusat. “Kami nggak (tidak perlu ditambah). Pemerintah pusat enggak perlu, termasuk daerah juga tidak ada PT-nya. Jadi satu persen pun berhak dapet kursi, hanya DPR RI yang kita atur, kalau kemarin 3,5 kalau bisa naiklah. Soal berapa nanti harus dikompromikan,” ujarnya. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment