Koran Jakarta | May 21 2019
No Comments
Perang Dagang - RI Miliki Peluang di Tengah Sengketa Dagang Global

Uni Eropa Meragukan Janji Tiongkok

Uni Eropa Meragukan Janji Tiongkok

Foto : AFP
Xi Jinping
A   A   A   Pengaturan Font
Akses pasar terbatas dan alih teknologi yang dipaksakan jadi kekhawatiran utama perusahaan UE di Tiongkok.

 

 

JAKARTA - Janji Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk lebih membuka ekonomi Tiongkok bagi pihak luar tidak mampu menepis kritik lama bahwa negara tersebut siap untuk menjalankan perdagangan dunia secara adil dan setara.

Kamar Dagang Eropa, yang mewakili perusahaan Uni Eropa (UE) berbisnis di Tiongkok, mengaku kecewa bahwa Xi tidak bergerak maju. Ini sekaligus membantah anggapan ada hal yang baru dalam janji Presiden Tiongkok saat berpidato pada pembukaan pameran perdagangan “Shanghai International Import Expo” di Shanghai, Senin (5/11).

“Banyak materi pidato Presiden Xi Jinping saat pembukaan Pameran Impor hanya mengulang apa yang telah dikemukakan di Boao [forum ekonomi di Hainan] pada April 2018,” tulis pernyataan Kamar Dagang Eropa melalui akun WeChat, Senin malam, seperti dikutip dari laman South China Morning Post, Selasa (6/11).

Kamar Dagang Eropa juga mengingatkan tidak adanya perincian tentang pelaksanaan janji tersebut telah mengikis kepercayaan Eropa soal pembukaan pasar Tiongkok. Seperti dikabarkan, Tiongkok akhirnya membuka pasar impor untuk memangkas surplus perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Tiongkok berjanji akan memangkas tarif impor dan lebih membuka ekonominya untuk menjawab kritik yang menyebutkan Negeri Tirai Bambu itu melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Presiden Xi menjanjikan tarif impor yang lebih rendah dan memberikan kemudahan pada perusahaan asing untuk mengakses ekonomi negara itu.

Tiongkok berjanji akan meningkatkan impor barang dan jasa. “Ini bukan kesepakatan sementara, tapi merupakan pertimbangan jangka panjang, dan keadilan perdagangan itu bakal menjadi agenda tahunan,” ujar Xi. Total impor barang Tiongkok akan mencapai 30 triliun dolar dalam 15 tahun ke depan.

Pada periode sama, impor jasa bakal berkisar 10 triliun dollar AS. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lanjut Kamar Dagang Eropa, meminta pebisnis asing beroperasi dalam zona perdagangan bebas yang terisolasi dari negara lain, dan memisahkan produsen dari target konsumennya, merupakan contoh tidak baik dari kebijakan Tiongkok yang disebut membuka pasar.

Sebelumnya, kelompok bisnis itu mengatakan bahwa akses pasar yang tertutup dan alih teknologi yang dipaksakan merupakan kekhawatiran utama perusahaan UE yang beroperasi di Tiongkok. Keluhan yang serupa juga diungkapkan perusahaan AS, dan itu menjadi alasan pembenaran pada pengenaan tarif untuk impor dari Tiongkok.

 

Peluang Indonesia

 

Sejumlah kalangan mengatakan Indonesia tetap memiliki peluang di tengah-tengah sengketa perang dagang global. Selama ini, neraca perdagangan Indonesia dengan AS tercatat surplus. Sebaliknya, mengalami defisit dengan Tiongkok. (Lihat infografis) Untuk itu, Indonesia bisa berunding dengan Tiongkok untuk menyeimbangkan defisit perdagangan, salah satunya dengan mengurangi impor melalu kebijakan tarif.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, menilai janji Tiongkok memangkas tarif impor guna membuka lebih lebar pasarnya merupakan berita bagus. Artinya, hambatan perdagangan yang selama ini dikhawatirkan akan menurunkan produktivitas akan berangsur membaik. “Kalau hambatan-hambatan itu relatif dikurangi, maka akan berpotensi meningkatkan volume perdagangan,” kata Enny.

Kenaikan volume perdagangan, lanjut dia, secara otomatis akan memacu produktivitas. Harapannya, harga komuditas akan kembali menguat. “Tentu ini akan positif pada ekspektasi pertumbuhan ekonomi global,” jelas dia. Meski begitu, Enny mengingatkan agar Indonesia mewaspadai melunaknya kebijakan dagang Tiongkok.

Sebab, barang Indonesia yang bisa masuk ke pasar Tiongkok hanya bahan baku. Apabila strategi penetrasi ekspor Tiongkok berhasil, maka kebutuhan bahan bakunya akan meningkat. “Tapi sebagai balasannya, ekspor Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat,” kata dia.

Menurut Enny, jika dilihat lebih jeli lagi, Tiongkok sebenarnya sudah berhitung sebelum berjanji membuka pasar impornya lebih lebar. Sebab, negara itu telah dengan sengaja mendevaluasi mata uang yuan.

Di sisi lain, pasar dalam negerinya mengalami kelebihan pasokan, sehingga perlu mengeluarkan kebijakan resiprokal. “Dengan menghilangkan hambatan perdagangan yang masuk ke Tiongkok, diharapkan barang ekspornya juga akan diberikan kemudahan,” kata dia. 

 

ahm/YK/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment