Koran Jakarta | April 26 2019
No Comments
Pengelolaan Pinjaman - Hingga Oktober 2018, ULN Indonesia Capai Rp5.253 Triliun

Tunda Proyek yang Andalkan Utang

Tunda Proyek yang Andalkan Utang

Foto : Sumber: Bank Indonesia – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk mengelola pembangunan infrastruktur seefisien mungkin, pemerintah harus menunda proyek yang andalkan pembiayaan utang luar negeri.

 

JAKARTA – Pembengkakan utang luar negeri (LN) mengin­dikasikan adanya persoalan dalam pengelolaan utang neg­ara. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah stra­tegis agar risiko peningkatan utang tidak terlalu berdampak buruk terhadap keuangan. Se­lain itu, langkah tersebut di­harapkan bisa menyehatkan keuangan negara dalam jangka panjang.

Peneliti Ekonomi dari Insti­tute for Development of Eco­nomics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah untuk mengelola pembangunan infrastruktur seefisien mungkin. “Pemer­intah harus menunda proyek infrastruktur yang andalkan pembiayaan utang luar neg­eri,” tegasnya, di Jakarta, Senin (17/12).

Selain itu, sambung Bhima, pemerintah harus memastikan utang tidak untuk menambal defisit anggaran yang konsum­tif, misalnya belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). Menurutnya, penyelenggara negara selanjutnya harus men­dorong kinerja ekspor.

Bhima menjelaskan ke­naikan ULN disebabkan kebi­jakan front loading utang un­tuk kebutuhan belanja pada awal 2019. Selain itu, ULN se­ring kali untuk upaya stabiliasi kurs rupiah.

Seperti diketahui, Bank In­donesia (BI) melaporkan ULN Indonesia pada akhir Oktober 2018 mencapai 360,5 miliar dollar AS atau sekitar 5.253 triliun rupiah (kurs Rp14.571 per dollar AS), dengan rincian utang pemerintah dan bank sentral sebesar 178,3 miliar dollar AS, serta utang swasta, termasuk BUMN sebesar 182,2 miliar dollar AS.

Posisi utang tersebut tum­buh 5,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) diban­dingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang men­capai 4,2 persen (yoy). “Pen­ingkatan pertumbuhan utang tersebut bersumber dari per­tumbuhan utang pemerintah dan swasta,” sebut BI dalam keterangan tertulisnya di Ja­karta, Senin (17/12).

Disebutkan, ULN pemerin­tah pada Oktober 2018 tumbuh 3,3 persen secara yoy menjadi 175,4 miliar dollar AS, mening­kat dibandingkan pertumbu­han bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen. Kendati meningkat, nilai nominal utang pemerintah per Oktober 2018 lebih rendah dibandingkan dengan posisi September 2018 yang mencapai 176,1 miliar dollar AS.

“Penurunan tersebut ter­utama disebabkan turunnya posisi pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing,” sebut Bank Sentral.

Utang Swasta

Sementara itu, ULN swasta per Oktober 2018 tumbuh 7,7 persen (yoy), meningkat di­bandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,7 persen (yoy), terutama di­dorong oleh pertumbuhan pinjaman luar negeri pada sek­tor pengadaan listrik, gas, uap/ air panas (LGA). Utang swasta tersebut sebagian besar dimil­iki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor LGA, serta sektor pertambangan dan penggalian.

“Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap to­tal ULN swasta mencapai 72,9 persen, relatif sama dibanding­kan dengan pangsa pada bulan sebelumnya,” sebut BI.

Kendati demikian, otoritas moneter itu menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Oktober 2018 yang tetap stabil di kisaran 34 persen. Ra­sio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.

Di samping itu, struktur utang Indonesia tetap didomi­nasi utang luar negeri ber­jangka panjang yang memiliki pangsa 86,9 persen dari total ULN. BI dan pemerintah terus berkoordinasi untuk meman­tau perkembangan pinjaman luar negeri tersebut dengan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiay­aan pembangunan, tanpa me­nimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas per­ekonomian.

Terkait kenaikan utang swasta, Bhima menilai hal itu karena percepatan penerbitan utang sebagai antisipasi bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed yang makin mahal. Swasta secara musiman juga mendorong utang baru untuk keperluan refinancing pelunasan utang jatuh tempo.

Sehat tidaknya utang bisa dicek dari debt to service ratio (DSR) atau rasio utang terha­dap penerimaan ekspor. DSR indonesia sudah di atas 25 persen yang mengindikasikan utang belum efektif mendo­rong ekspor.

“Itu artinya ada yang tidak nyambung. Utang jelas kurang produktif,” tegas Bhima. bud/ers/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment