Tumpang Tindih Regulasi Hambat Pembangunan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Sinkronisasi Perindangan | Tidak Ada Otoritas Tunggal Mengawasi Kualitas Legislasi

Tumpang Tindih Regulasi Hambat Pembangunan

Tumpang Tindih Regulasi Hambat Pembangunan

Foto : ISTIMEWA
Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki.
A   A   A   Pengaturan Font
Indonesia menghadapi persoalan pelik terkait banyaknya regulasi yang saling bertambrakan dan tumpang tindih. Harus ada upaya untuk menakhiri sengkarut ini.

 

JAKARTA – Banyaknya jumlah serta tumpang-tindihnya regulasi di Indonesia menyebabkan masalah serius bagi pemerintah, salah satunya menghambat pembangunan nasional. Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki, mengatakan pada tahun 2016 Bank Dunia memberikan Indonesia peringkat 106 dalam kategori Easy of Doing Business (EoDB).

“Kita boleh mengatakan negara ini surplus regulasi, sehingga daya saing ekonomi kita rendah. Waktu kita ingin percepatan pembangunan ekonomi, kita terhambat aturan-aturan regulasi yg mengikat,” tutur Teten dalam Seminar Nasional Reformasi Hukum “Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien,” di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (28/11).

Teten menjelaskan, ada empat faktor yang menyebabkan regulasi di Indonesia bermasalah. Pertama, kualitasnya rendah, sehingga daya saing menurun karena regulasinya membebani usaha. Lalu, jumlahnya banyak, sehingga menimbulkan ketidakpastian usaha. “Izinnya mungkin satu, tapi persyaratan bisa banyak. Nah, persyaratan ini yang menjadi izin-izin baru,” imbuhnya.

Kemudian, menurutnya, kurangnya pemahaman dari masyarakat yang menganggap regulasi sebagai satu-satunya jalan. Terakhir, tidak adanya otoritas tunggal yang mengontrol kualitas dan kuantitas dari legislasi itu sendiri. Ia menyebutkan presiden sudah berusaha untuk menghapus beberapa peraturan yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah.

Sementara dalam proses perumusan legislasi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sarmuji, menjelaskan pihaknya memiliki problem dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu banyaknya usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diminta untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas untuk mengakomodasi semua kepentingan stakeholders pembentuk undang-undang.

“Seringkali usulan RUU yang diajukan masing-masing stakeholder melebihi kemungkinan ketersediaan waktu maupun kapasitas untuk membahasnya, sehingga target Prolegnas Prioritas menjadi sulit untuk bisa dicapai dan setiap tahun menjadi kritik masyarakat kepada DPR. Hal ini selalu menjadi tarik-ulur di Badan Legislasi DPR,” ujarnya.

Institusi Tunggal

Menanggapi peraturan Indonesia yang obesitas dan tumpang-tindih, pemerintah menyiapkan badan tunggal khusus legislasi. Nantinya, lembaga tersebut akan menjadi pusat koordinasi dalam perumusan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan akan dikonsultasikan dengan parlemen. Rencananya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan lembaga tersebut akan terealisasikan pada periode kedua Pemerintahan Joko Widodo.

“Salah satu solusi untuk mengatasi masalah regulasi adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan itu dilakukan dengan cara membentuk suatu organ atau single centered body (institusi tunggal) pembentuk peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Pramono menggambarkan institusi tersebut akan menjadi leader kementerian dan lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi pembentukan peraturan perundangundangan di kementerian dan lembaga akan dihapus, tetapi kementerian dan lembaga tetap menjadi pemrakarsa penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dan berkedudukan langsung di bawah Presiden.

“Beberapa contoh kelembagaan seperti ini, antara lain Ministry of Government Legislation di Korea Selatan, The Office of Information and Regulatory Affairs di Amerika Serikat, Cabinet Legislation Bureau di Jepang, dan The Office of Best Practice Regulation di Australia,” tuturnya. tri/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment