Koran Jakarta | October 14 2019
No Comments

Tugas Berat Pansel KPK

Tugas Berat Pansel KPK
A   A   A   Pengaturan Font

Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kendali Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Laode M. Syarif, dan Alexander Marwata sebagai pimpinan KPK jilid keempat, akan berakhir pada Desember 2019. Selama masa kepemimpinan Agus, KPK telah mendirikan sem­bilan koordinator wilayah, semacam cabang KPK untuk fokus memberantas korupsi di daerah-daerah.

Selama kepemimpinan Agus Rahardjo sejak 2017, su­dah puluhan kepala daerah aktif dan pimpinan lembaga negara serta pengusaha swasta yang korupsi, ditangkap, diadili, dan dipenjara. Gebrakan KPK dengan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terus dilakukan, meski ko­rupsi tetap saja terjadi.

Namun, pegiat antikorupsi seperti Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) menyoroti kinerja KPK saat ini. Pene­liti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana, menilai kepemimpinan Agus Rahardjo Cs mengecewakan publik. Menurutnya, KPK didera persoalan internal sehingga belasan kasus korupsi besar tak kunjung terungkap dan menjadi catatan merah.

Buruknya manajemen konflik internal KPK dibarengi kinerja pemberantasan korupsi yang jauh dari ekspektasi publik. Merujuk hasil kajian ICW dan Transparency Inter­national Indonesia (TII), selama empat tahun kepemim­pinan Agus Rahardjo, ada 18 kasus besar belum ditun­taskan. Di antaranya, bailout Bank Century, Wisma Atlet Hambalang, suap pemilihan Deputi Gubernur Bank In­donesia, korupsi proyek sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan.

Lepas dari pro kontra keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi semasa kepemimpinan KPK, kita harus tetap memberi apresiasi pada kinerja KPK. Mereka juga sudah banyak membong­kar kasus yang selama ini kurang diperhatikan publik. Semangat untuk terus mem­bersihkan perilaku korup, terutama penyelenggara negara dan berbagai pihak yang berkelindan dengan pe­nguasa, harus dituntaskan. Mereka harus diberi hukum­an berat.

Maka, untuk melanjut­kan kepemimpinan KPK jilid lima, Presiden Joko Widodo telah membentuk paniti seleksi (pansel) calon pim­pinan KPK diketuai pakar hu­kum Yenti Garnasih. Pansel inilah yang akan melakukan rekrutmen calon pimpinan KPK.

Pansel KPK pun mulai be­kerja dan mencari kandidat yang dibutuhkan dalam era kepemimpinan yang penuh beragam modus korupsi. Mereka harus benar-benar me­nemukan figur-figur calon pimpinan KPK. Mereka harus memiliki rekam jejak yang kuat dalam bidang pemberan­tasan korupsi dan bermental dan semangat baja. Mereka tidak takut dengan berbagai ancaman dari para koruptor.

Pansel calon pimpinan KPK sendiri menjamin tidak ada konflik kepentingan juga bila ada yang berasal dari Polri, Kejaksaan, dan unsur lainnya. Semua calon pimpinan KPK akan menjalani proses seleksi bertahap yang ketat.

Pansel akan minta bantuan Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengecek rekam jejak calon pimpinan. Pansel menjamin bekerja secara independen. Kita berha­rap, proses rekrutmen calon pimpinan KPK berlangsung seperti dijanjikan Pansel dan juga seperti harapan masya­rakat luas. Sebab, proses ini akan menentukan warna dan figur kepemimpinan KPK mendatang.

Sampai kini, masyarakat masih menaruh kepercayaan sangat tinggi pada KPK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kepercayaan yang tinggi ini ha­rus menjadi pelecut para pimpinan KPK untuk bekerja de­ngan serius dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi. Ini termasuk sisa-sisa kasus besar yang ditengarai belum diselesaikan di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment