Koran Jakarta | November 19 2019
No Comments
Harkopnas Ke-72 - Koperasi Harus Masuk ke Era Digital

Transformasi Ekonomi melalui Koperasi

Transformasi Ekonomi melalui Koperasi

Foto : Koran Jakarta/Sidik Sukandar
Kebijakan Pemerintah - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution (kedua dari kanan), Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga (ketiga dari kanan) pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72, di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (1/7). Seluruh kebijakan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan bisa diimplementasikan dengan pembentukan kluster ekonomi, terutama koperasi.
A   A   A   Pengaturan Font
Dengan membentuk kluster ekonomi atau koperasi maka transformasi ekonomi akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

 

PURWOKERTO – Seluruh kebijakan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan bisa diim­plementasikan dengan pem­bentukan kluster ekonomi, terutama koperasi. Hal itu di­wujudkan, antara lain dengan kebijakan redistribusi aset, Perhutanan Sosial, hingga Kre­dit Usaha Rakyat (KUR).

“Dengan membentuk klus­ter ekonomi atau koperasi maka transformasi ekonomi akan lebih mudah untuk dilak­sanakan,” kata Menteri Koordi­nator bidang Ekonomi, Darmin Nasution, mewakili Presiden Joko Widodo pada acara pun­cak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 Tahun 2019, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (12/7).

Darmin menyebutkan aloka­si KUR dengan bunga murah 7 persen akan mudah tersalurkan untuk membantu pembiayaan KUMKM. “Dengan membentuk koperasi, kita juga akan lebih mudah mengorganisasikannya. Begitu juga dengan perbaikan di sisi budi daya lewat teknolo­gi,” ujar Darmin.

Ia menambahkan, pen­erima KUR memang individu-individu. Namun, koperasi bisa memberikan daftar nama siapa-siapa UKM yang men­jadi anggota koperasi yang la­yak mendapatkan KUR. “Saya mencontohkan, dengan trans­formasi ekonomi, petani tetap melakukan kegiatan menanam. Tapi, dengan perkuatan modal, petani menanam tana­man yang lebih menguntung­kan,” ucap Darmin.

Darmin menambahkan, ke­bijakan redistribusi lahan bisa dilakukan secara maksimal. Dalam kebijakan Perhutanan Sosial, pemerintah membuka akses untuk mengusahakan la­han sosial. “Hanya saja, itu bu­kan untuk menebang, tapi un­tuk menanam dan beternak di atas lahan tersebut,” tandasnya.

Era Digital

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebutkan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi koperasi untuk memasuki era digital. “Suka ti­dak suka, koperasi harus sudah masuk ke era digital. Di Jateng, ada beberapa koperasi bagus yang sudah 100 persen mene­tapkan sistem digital dalam sistem kerja dan melayani para anggotanya,” kata Ganjar.

Ganjar mencontohkan BMT Sejahtera (Pekalongan), Kope­rasi Khairul Umah (Rembang), Koperasi Karika (Wonosobo), dan Koperasi Srikandi (Purwore­jo). “Itu membuktikan dengan kekuatan penuh dari anggota, koperasi mampu mengembangkan kinerjanya, termasuk di era digital,” ujarnya.

Ganjar berharap koperasi mampu mengangkat kinerja pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. “Sudah ba­nyak produk UKM berkualitas di Jateng yang layak untuk dikem­bangkan pemasarannya hingga ke pasar global,” imbuhnya.

Terkait kualitas koperasi di Jateng, Ganjar menegaskan pi­haknya tidak main-main dalam membenahi kinerja perkopera­sian di wilayahnya. Saat ini, dari jumlah koperasi di Jateng seba­nyak 22.422 unit, 3.817 unit di an­taranya terdeteksi tidak aktif dan sudah tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kope­rasi yang sudah dibubarkan ter­catat 4.012 unit. “Kalau koperasi seperti itu tidak dibubarkan dan dibiarkan tetap hidup, dikhawa­tirkan mempengaruhi kondisi koperasi lainnya,” tegasnya.

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, memberikan penghargaan Koperasi Ber­prestasi dan Jasa Bakti Koperasi kepada sejumlah kepala dae­rah, tokoh penggerak koperasi, dan pengurus koperasi. Peng­hargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap insan koperasi. sdk/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment