Toko “Online” Turut Memicu Pelemahan Kurs Rupiah | Koran Jakarta
Koran Jakarta | October 30 2020
No Comments
Ekonomi Digital - Sekitar 90 Persen Penjualan “e-Commerce” Berupa Barang Impor

Toko “Online” Turut Memicu Pelemahan Kurs Rupiah

Toko “Online” Turut Memicu Pelemahan Kurs Rupiah

Foto : Sumber: E-Conomy SEA 2018 Report, Google, Temasek - koran jakarta /ones
A   A   A   Pengaturan Font

>>UKM mesti didorong untuk mengembangkan produk substitusi impor toko online.

>>Indonesia mencetak omzet tertinggi pada empat sektor ekonomi digital di Asia Tenggara.

 

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meng­ungkapkan perkembangan toko online atau e-commerce di Indonesia menjadi salah satu penyebab pelemahan nilai tukar rupiah be­lakangan ini. Sebab, sekitar 90 persen barang yang dibeli merupakan produk impor.

Oleh karena itu, usaha kecil dan mene­ngah (UKM) di Tanah Air perlu didorong untuk mengembangkan produk substitusi impor, sehingga bisa mengurangi permin­taan dollar dan membantu mempersempit defisit transaksi berjalan atau current ac­count deficit (CAD).

Manager Fintech Office BI, Miftahul Choiri, mengemukakan toko online, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, ternyata menjadi salah satu pemicu depresiasi rupiah karena banyak menjual produk impor.

“BI concern-nya ke mana? Nilai tukar rupiah. Kalau dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee [menjual] 90 persen [barang] dari luar negeri, produk impor. Industri digital itu selain kita mudah berusaha, nilai tukar kita mulai lemah karena banyak produk im­por,” ujar Miftahul dalam satu talkshow, di Jakarta, Jumat (7/12).

Pembelian barang impor tersebut akan meningkatkan permintaan dollar di dalam negeri sehingga ikut andil memperlebar de­fisit transaksi berjalan Indonesia yang pada kuartal III-2018 mencapai 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Miftahul, agar supaya e-com­merce tidak lagi berkontribusi pada pele­mahan rupiah, maka sektor UKM perlu di­pacu untuk merambah pada bisnis digital dan masuk ke perdagangan elektronik. Produk UKM didorong menjadi substitusi impor.

“Kita harus substitusi impor, maka itu UKM kita dorong masuk marketplace, UKM Go Online. Kita adu ini, produk lokal dan impor,” papar dia.

Sebelumnya, Google dan Temasek dalam laporan “e-Conomy SEA 2018” mengung­kapkan Indonesia mencetak omzet tertinggi pada empat sektor ekonomi digital di Asia Tenggara, yakni belanja online, travel on­line, media online, dan transportasi online. Omzet e-commerce di Tanah Air pada tahun ini diperkirakan mencapai 12,2 miliar dollar AS, atau tertinggi di antara negara ASEAN lain, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. (Lihat infografis)

Guna mengendalikan maraknya perda­gangan elektronik, Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan menindak para importir yang selama ini melakukan kecurangan dalam melakukan impor.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengatakan aturan baru tersebut tertuang dalam PMK Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PMK 182 Tahun 2016 ten­tang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

“Jadi, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan baru sebagai bagian dari kebi­jakan untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan, yaitu terkait dengan threshold atau batasan dari pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman,” kata Heru, beberapa waktu lalu.

Dalam aturan yang baru itu, batasan pro­duk impor yang terbebas dari bea masuk dan pajak impor sebesar 75 dollar AS per invoice, angka tersebut turun dari yang se­belumnya sebesar 100 dollar AS. Aturan ini diteken pada 6 September 2018, diundang­kan tanggal 10 September 2018 dan berlaku efektif 30 hari sejak tanggal diundangkan. “Dasar 75 dollar AS adalah merupakan re­komendasi dari WCO (World Custom Or­ganization). Jadi, WCO mengeluarkan re­komendasi kalau saya konversi itu setara dengan 75 dollar AS,” jelas dia.

Harus Hati-hati

Terkait dengan perkembangan eko­nomi digital, Menteri Perencanaan Pemba­ngunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengingatkan perkembangan ekonomi digital, salah satu­nya lewat e-commerce, tetap harus dihadapi dengan hati-hati. Jangan sampai platform e-commerce dalam negeri justru dipenuhi oleh produk impor.

“Coba perhatikan barang konsumsi yang diimpor menjadi tinggi, pertumbuhannya sekarang lebih dari 20 persen. Salah satu alasan karena mereka ke e-commerce,” kata dia, belum lama ini.

Padahal jika diperhatikan, barang im­por tersebut sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri oleh pelaku industri dalam negeri. Untuk itu, Bambang mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendo­rong perkembangan industri dalam negeri sehingga dapat menekan produk impor. ahm/YK/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment