Koran Jakarta | August 18 2017
No Comments
Buruh Migran

TKI Ilegal dengan Modus Umrah Kian Marak

TKI Ilegal dengan Modus Umrah Kian Marak

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Penanganan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal melalui modus ziarah dan umrah perlu lebih serius. Dibutuhkan sinergi kuat antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Agama untuk menekan laju pengiriman ilegal tersebut. Kementerian Tenaga Kerja menggandeng Kementerian Agama dalam kerja sama penanganan dan pencegahan TKI nonprosedural menggunakan jalur umrah atau modus lain.

Menaker, Hanif Dhakiri, mengatakan, sejak 2015 pemerintah sudah menutup penempatan TKI untuk asisten rumah tangga di seluruh kawasan TiVariamur Tengah. “Pertimbangan utamanya adalah skema perlindungan TKI di kawasan tersebut belum jelas,” jelas Hanif saat bertemu dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Kamis (20/4). Menaker mengakui bahwa dirinya sudah bertemu dengan menteri yang menangani tenaga kerja, namun belum ada tindak lanjut konkret penanganan masalah tersebut.

Setelah dilakukan penutupan penempatan TKI di sektor ini, ada angka penurunan TKI nonprosedural. Namun, sebelum dilakukan penutupan ini, sudah ada muncul pengiriman TKI dengan modus ziarah atau menggunakan visa umrah. “Untuk itu, perlu ada semacam nota kesepahaman (MoU) antara Kemenaker dan Kementerian Agama terkait masalah penanganan TKI nonprosedural ini,” kata Hanif.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang didampingi Direktur Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Muhajirin Yanis, mengatakan kebijakan tentang umrah, sejak tahun 2015, Kemenag menerapkan Lima Pasti umrah, yakni memastikan travel berizin, jadwal pulang-pergi, penerbangan, dan hotel, dan memastikan visanya. “Ini dilakukan karena Kemenag juga memiliki problem serupa, masih ditemukan kasus jemaah umrah yang ditelantarkan, dan lainnya,” kata Lukman.

Diakuinya, salah satu problemnya adalah ada biro travel penyelenggara ibadah umrah yang tidak berizin resmi. Karena sejumlah kasus terkait umrah biasanya dilakukan biro travel umrah yang tidak berizin resmi. Menag mengatakan upaya mencegah terjadinya praktik penipuan dan penelantaran jemaah umrah, Kemenag mengeluarkan kebijakan bahwa setiap calon jemaah yang akan menunaikan ibadah umrah harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Tujuannya agar Kemenag memiliki data jemaah umrah. Kedua, agar jajaran Kemenag dapat mengecek bahwa biro travel yang memberangkatkan jemaah umrah adalah biro travel yang betul-betul berizin resmi. “Karena jika bukan biro travel resmi, dipastikan tidak akan diberikan rekomendasi. Itu salah satu bentuk kerja sama Kemenag dengan imigrasi,” papar Menag. Menag menilai bentuk kerja sama Kemenaker-Kemenag dengan langkah-langkah konkret selanjutnya terkait pencegahan dan penanganan masalah TKI ilegal sudah sangat sejalan. cit/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment