Tiongkok Bangun Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
1 Comment
Implementasi UU Keamanan Nasional

Tiongkok Bangun Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong

Tiongkok Bangun Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong

Foto : ISAAC LAWRENCE/AFP
PESAN DEMOKRASI I Seorang wanita berdiri di samping papan “Lennon Wall,” di Hong Kong, Jumat (3/7). “Lennon Wall” yang berisi pesan-pesan dukungan terhadap gerakan pro demokrasi di Hong Kong.
A   A   A   Pengaturan Font

HONG KONG – Pemerintah Tiongkok dan Hong Kong langsung mengimplentasikan UU Keamanan Nasional. Selain mulai melarang slo­gan-slogan terkait kemerdekaan Hong Kong, Tiongkok membangun Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong. Tiongkok bahkan telah mengangkat Zheng Yanxiong, Sekjen Partai Komu­nis Tiongkok di Guangdong, sebagai Kepala Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong, sedangkan deputinya di­tunjuk Li Jiangzhou dan Sun Qingye .

Dalam bertugas, Zheng Yanxiong akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah milik Hong Kong maupun Tiongkok, seperti Kemen­terian Luar Negeri Tiongkok, Pasukan Pembebasan Rakyat Tiongkok di Hong Kong, serta administrasi Hong Kong yang disebut sebagai Hong Kong Spe­cial Administrative Region.

Tugas utama Zhang Yanxiong ada­lah memastikan UU Keamanan Na­sional diberlakukan serta dipatuhi oleh pejabat pemerintah maupun warga Hong Kong. Untuk memastikan tugas itu terwujud, Zhang Yanxiong mendapat wewenang meminta segala bantuan dari administrasi Hong Kong yang berkewajiban mendukungnya. Kini, Tiongkok semakin memiliki ken­dali besar dalam menerapkan UU Ke­amanan Nasional Hong Kong.

Setidaknya terdapat empat tugas Kantor Keamanan Nasional yang ha­rus diawasi Zhang Yanxiong. Tugas pertama, Kantor Keamanan Nasional berkewajiban menganalisa segala po­tensi ancaman terhadap Hong Kong dan memberikan rekomendasi soal penanganannya.

Tugas kedua, Kantor Keamanan Nasional berkewajiban membantu, menyupervisi, dan mengoordinasi pemerintah Hong Kong untuk men­jaga keamanan nasional. Selanjutnya, Kantor Keamanan Nasional bertugas mengumpulkan informasi intelijen yang berkaitan dengan keamanan na­sional. Adapun tugas terakhir adalah membawa segala ancaman keaman­an nasional ke ranah hukum.

Implemetasi lainnya dari UU Ke­amanan Nasional di Hong Kong itu adalah Bejing melarang slogan “Lib­erate Hong Kong, Revolution of Our Times” (Bebaskan Hong Kong, Revo­lusi Masa Kini). Slogan tersebut di­nyatakan ilegal.

Slogan Subversif

Pemerintah Hong Kong meng­anggap slogan itu bernada separatis dan subversif. UU Keamanan Nasional Hong Kong mengatur segala hal yang berkaitan dengan separatisme, sub­versi, terorisme, pengkhianatan, inter­vensi asing, dan masih banyak lagi.

“Slogan ‘Bebaskan Hongkong’ berkonotasi memerdekakan Hong Kong dari Tiongkok. Hal itu berarti ti­dak mengakui status legal dari admi­nistrasi Hong Kong atau tidak meng­akui pemerintahan,” ujar pemerintah Hong Kong.

Sampai saat ini belum ada tang­gapan dari Pengadilan Independen apakah akan mendukung langkah pemerintah Hong Kong terkait slogan tersebut atau tidak. n AFP/P-4

Klik untuk print artikel

View Comments

Nguyen
Sabtu 4/7/2020 | 08:46
⁣Ayo Kunjungi segera NINJAJADUL.COM , Situs Slot Terbaik, Bonus Welcome Cashback 100%, Anda kalah Pertama kali kami ganti 100%

Submit a Comment