Tim Investigasi Dikirim ke Desa di Konawe | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, tentang Desa Fiktif

Tim Investigasi Dikirim ke Desa di Konawe

Tim Investigasi Dikirim ke Desa di Konawe

Foto : ANTARA
Nata Irawan
A   A   A   Pengaturan Font
Pernyataan Menkeu, Sri Mulyani, tentang desa fiktif saat membahas evaluasi kinerja 2019, di Komisi XI DPR, Senin (4/11), membuat publik terperangah.

Bagaimana tidak, meski desa baru itu tidak berpenduduk, tapi tetap mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Sejumlah desa fiktif itu diduga berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim Polda Sultra menemukan setidaknya sebanyak 56 desa yang diduga janggal. Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, desa fiktif itu dikategorikan menjadi dua bagian. Ada 33 desa sudah terdata di provinsi maupun Kemendagri, dan dinyatakan tidak bermasalah.

Sementara itu, 23 desa lainnya belum terdata, baik di provinsi maupun Kemendagri. Lalu, dari 23 desa bermasalah itu, ditemukan dua desa yaitu Wiau dan Napoha yang sama sekali tidak berpenduduk. Hanya ada papan nama desa dan kantor desa yang terbuat dari rumah kayu.

Untuk mengupas masalah ini Koran Jakarta mewawancarai Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana hasil dari investigasi yang dilakukan tim dari Kemendagri di lapangan untuk mengusut soal desa fiktif ini?

Begini, memang kami sengaja belum membuat statement apa pun, karena tim kami saat ini masih ada di lima desa di Konawe. Hasilnya nanti tentu akan kita publikasikan melalui mekanisme yaitu pusat penerangan dan terakhir baru Mendagri. Tetapi, secara administrasi kami berkomunikasi dengan Kemenkeu, Kemendes, juga dengan Deputi di Kemenko PMK, kemudian Kepala Staf Kepresidenan, kita sepakat bahwa istilah desa fiktif jangan ada kalimat seperti itu lagi, desa siluman sebaiknya tidak. Desa itu adalah desa yang sedang dalam perbaikan administrasi.

Jadi, belum ada hasil dari tim yang dikirim Kemendari ke sana?

Nanti, kita lihat di lapangan hasilnya seperti apa. Tentu akan kita komunikasikan, yang jelas keberadaan desa itu ada baru, kemudian kalau orang katakan oh orangnya ini tidak ada, tentu kita mau lihat disebabkan apa, nanti tim kami menjawab. Tetapi, kalau masuk lebih jauh terkait dengan dana desa itu juga tentu akan kita lihat setelah hasil dari tim gabungan Kemendagri yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Administrasi Kewilayahan dan tim kami sendiri dari Direktorat Pemerintahan Desa.

Apakah sejauh ini ada indikasi bahwa dana desa itu diberikan atau disalurkan kepada desa yang tidak berpenghuni segala macam itu?

Nanti kita lihat dulu, kalau laporan sudah lengkap kita baru bisa ngomong indikasi seperti itu terjadi atau tidak. Nanti kita lihat.

Tapi sejauh ini sudah ada indikasi?

Ya, kita tidak berani ngomong ada atau tidak. Tim kami belum kembali, kalau sudah kembali kita baru tahu.

Sebelumnya, kalau tak salah, ada yang tidak sesuai untuk pemekaran desa. Nah, kenapa saat mendapatkan usulan pemekaran desa itu tidak dicek dulu?

Perda tersebut juga sedang kami selidiki kebenarannya, tetapi secara mekanisme benar. Artinya, dari kabupaten dan provinsi, Kemendagri melihat mekanismenya benar, tetapi isinya sedang kami bahas.

Bila perdanya tidak sesuai?

Ya, kalau benar-benar ini, pertama kalau persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah. Tapi, kalau memang persoalan administrasinya ada keliru ada ini dan itu, kami yakinkan bahwa desa itu kami cabut, kami yakinkan, kalau memang persoalan itu benar.

Kemendagri tidak mengecek dulu sebelum desa disetujui atau dikeluarkan kodenya?

Kita ada 74 ribu desa, kalau turun semua ke desa ya tidak seperti itu.

 

agus supriyatna/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment