Koran Jakarta | November 20 2018
No Comments
Pilgub Lampung I Bawaslu RI Harus Mempertimbangkan Putusan Bawaslu Lampung

Tidak Ada Lagi Alasan Yuridis Menolak Hasil Pilgub Lampung

Tidak Ada Lagi Alasan Yuridis Menolak Hasil Pilgub Lampung

Foto : istimewa
Tak Terbukti I Sidang dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilgub Lampung 2018, di Kantor Bawaslu Lampung, Kamis (19/7). Bawaslu akhirnya memutuskan dugaan tersebut tidak terbukti.
A   A   A   Pengaturan Font

Jika para pelapor masih menolak putusan Bawaslu Lampung dan mengajukan keberatan ke Bawaslu RI, pengacara Arinal-Nunik akan mengajukan kontra memori keberatan.

Bandar Lampung – Sidang akhir dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilgub Lampung 2018 telah usai dengan putusan terlapor tidak terbukti. Keputusan itu dibacakan dalam sidang dugaan politik uang di kantor Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Lampung, Kamis (19/7).

Ketua majelis pemeriksa Fatikhatul Khoiriyah, saat membacakan putusan menerangkan, berdasarkan apa yang sudah disimpulkan majelis, terlapor paslon Arinal Djunaidi- Chusnunia (Nunik) tidak terbukti TSM. Yakni memberikan dan menjanjikan untuk mempengaruhi dalam pilgub secara TSM. Atas hasil itu, pelapor diberikan waktu tiga hari untuk melakukan banding setelah menerima salinan putusan.

”Besok berkas salinan putusan sudah bisa diambil oleh pelapor dua. Pelapor diberikan kesempatan mengajukan keberatan ke Bawaslu RI,” ujarnya. Menyikapi putusan Bawaslu Lampung tersebut, kuasa hukum Arinal-Nunik, Andi Syafrani menyatakan mekanisme pemeriksaan di Bawaslu telah dilakukan dengan baik sesuai aturan.

“Sidang dilaksanakan maraton sejak pagi hingga malam setiap hari dan menguras energi untuk memberikan kesempatan yang fair kepada semua pihak,” ungkap dia. Putusan yang dibacakan tadi, lanjut dia, telah menggambarkan fakta persidangan apa adanya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para pelapor sendiri.

“Terbukti dalil-dalil para pelapor dinyatakan tidak terbukti. Dengan dinyatakan laporan para pelapor tidak terbukti dan karenanya ditolak, maka seharusnya tidak ada lagi alasan yuridis menolak hasil Pilgub Lampung yang telah ditetapkan KPU Lampung,” tuturnya. Andi menerangkan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh paslon satu dan dua didasarkan pada dalil-dalil yang sama dalam Laporan di Bawaslu.

“Karena dalil tersebut telah dinyatakan tidak terbukti melalui putusan Bawaslu, maka sudah seharusnya dalil-dalil dalam permohonan di MK juga dinyatakan sama,” ujarnya. Apalagi dengan ketentuan Pasal 158, lanjut Andi, selisih suara antara paslon pemenang Arinal-Nunik dengan para pemohon sangat jauh melampaui ketentuan normatif tersebut.

“Jika para pelapor masih menolak putusan Bawaslu Lampung dan mengajukan keberatan ke Bawaslu RI, maka kami akan juga menggunakan hak kami untuk mengajukan kontra memori keberatan ke Bawaslu RI,” bebernya. Andi optimis Bawaslu RI akan mempertimbangkan putusan Bawaslu Lampung.

“Kami yakin Bawaslu RI akan sangat mempertimbangkan putusan Bawaslu Lampung sebagai putusan yang sudah sesuai fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Harus Dibuktikan

Sebelumnya, persidangan kasus dugaan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018 di kantor Bawaslu menghadirkan saksi ahli dari terlapor.

Tiga saksi ahli tersebut adalah mantan Ketua MK yang juga pakar hukum tata negara dan konstitusi, Hamdan Zoelva. Lalu, akademisi dan pengamat hukum tata negara Refly Harun, dan Nurhidayat, mantan ketua Bawaslu 2008-2011. Hamdan mengatakan, ada ranah pidana yang menjerat di luar pelanggaran adminsitrasi jika dilakukan perorangan.

Dia menjelaskan, dalam hukum tidak bisa menduga- duga. Tetapi, perlu pembuktian. “Hukum tidak boleh menduga-duga kalau tidak terbukti organisirnya. Itu pidana. Kalau ada perintah terstruktur, kena dia. Tapi jangan menduga-duga,” tegasnya. Sementara Rafli Harun mengatakan, para saksi ahli memberi penjelasan secara keilmuan, bukan berdasarkan peristiwa di lapangan.

“Kami mana tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau soal fakta, jangan tanya ke sini. Ada susu, martabak. Itu soal pembuktian di sini. Kami bicara soal prinsip. Ini ada rezim. Ada rezim pidana. Ada pelanggaran administrasi. Pidana berlaku semua orang. Administratif berlaku untuk calon. Tapi, yang dilaporkan bukan hanya calon,” ungkap Rafli. sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment